Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Politikus Demokrat Kritik Sikap Istana yang Tak Balas Surat AHY: Itu Peninggalan Politik Masa Lalu

Politikus Demokrat meminta Presiden membalas surat AHY dan ingatkan praktik ambil alih partai itu salah.

KOMPAS.com Kristianto Purnomo / Biro Pers Istana Kepresidenan Rusman
Moeldoko dan AHY. Moeldoko menduga ia dituding terlibat rencana kudeta Demokrat karena para kader pernah mendatangi rumahnya untuk curhat. Politikus Demokrat meminta Presiden membalas surat AHY dan ingatkan praktik ambil alih partai itu salah. 

TRIBUNNEWS.COM - Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak membalas surat Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut Rachland, seharusnya Presiden tidak bersikap seakan 'cuci tangan'.

Ia menilai, Presiden tidak semestinya mengabaikan surat yang dikirim AHY.

"Pak Jokowi mau cuci tangan? Jika benar, seharusnya tidak boleh," kata Rachland pada Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Isu Kudeta Demokrat, Barigade 98 Sebut AHY Playing Victim

Rachland menuturkan, Presiden perlu membalas surat tersebut untuk memberikan sinyal kuat.

Yakni sinyal penegasan bahwa praktek pengambilalihan paksa partai politik adalah tindakan yang tidak benar.

"Presiden sebaiknya perlu memberi pesan kuat praktek ambil alih paksa partai politik itu salah dan buruk," tegasnya, dikutip dari Kompas.com.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik minta maaf ke Jokowi
Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik minta maaf ke Jokowi (Twitter Rachland Nashidik/Kompas.com)

Ia pun mengingatkan, praktek pengambilalihan secara paksa tak hanya menimpa Demokrat.

Namun juga pernah menimpa PDI Perjuangan, partai asal Jokowi, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, tindakan seperti itu merupakan bentuk peninggalan politik masa lalu.

Halaman
1234
Penulis: Inza Maliana
Editor: Gigih
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved