Istana Tak Jawab Surat AHY, Pengamat Nilai Isu Kudeta Demokrat Bisa Terus Menyerang Jokowi

TRIBUNNEWS.COM - Sikap Istana Presiden yang tak menjawab surat dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terkait isu kudeta mendapat sorotan dari sejumlah pihak.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan klarifikasi Istana dalam isu kudeta Partai Demokrat ini sangat penting.

Ia khawatir isu kudeta ini akan terus menyerang Presiden Jokowi jika tak ada penjelasan dari Istana.

Dalam hal ini, menurutnya Istana perlu berbicara ke publik, paling tidak secara normatif.

"Pada tataran normatif saja biar tidak terlalu mempermalukan orang-orang disekitarnya," kata Burhan saat berbicara di acara Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Jumat (6/2/2021).

"Secara normatif Pak Presiden harus mengatakan bahwa Istana tidak boleh intrusif apalagi mengobok-obok urusan partai orang karena bagaimanapun Istana harus non-partisan dan menjaga lencana pejabat tinggi negara," sambungnya.

Baca juga: Jika KLB Ilegal Diselenggarakan Demokrat Bisa Tak Berpartisipasi di Pilkada dan Pemilu 2024

Dalam isu kudeta Partai Demokrat ini, menurut Burhan, Presiden Jokowi tidak mempunyai kepentingan politik secara langsung.

Sebab, Jokowi tak bisa maju lagi di Pilpres 2024 dan secara kekuatan di Parlemen sudah banyak kekuatan partai yang mendukung.

"Pak Jokowi secara politik sudah tidak bisa maju lagi di 2024 dan secara kekuatan di Parlemen sudah 80% kekuatan partai yang mendukung Pak Jokowi sekarang."

"Dari sisi politik elektoral maupun politik stabilitas di Parlemen itu, tidak ada kepentingan Pak Jokowi untuk ngobok-ngobok Partai Demokrat," terangnya.