Breaking News:

PPATK Serahkan 174 Laporan Hasil Analisis Terkait Pendanaan Teroris Sejak 2 Tahun Terakhir

PPATK mencatat telah menyerahkan sebanyak 174 laporan hasil analisis dan investigasi terkait permasalahan pendanaan terorisme sejak 2 tahun terakhir

Tribunnews.com / Syahrizal Sidik
Kepala PPATK, Dian Ediana Rae 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat telah menyerahkan sebanyak 174 laporan hasil analisis dan investigasi yang terkait permasalahan pendanaan terorisme sejak 2 tahun terakhir.

"Sampai 2 tahun terakhir ini saya mencatat itu sudah 174 laporan hasil analisis PPATK yang terkait dengan pendanaan terorisme dan kita serahkan ke Densus 88, BIN dan ke BNPT. Hasil-hasil penelitian PPATK itu sebenarnya cukup komprehensif," kata Kepala PPATK Dian Ediana Rae dalam diskusi daring, Rabu (10/2/2021).

Baca juga: PPATK Sebut Ormas Sering Salahgunakan Dana Bantuan Kemanusiaan Untuk Pribadi Hingga Terorisme

Namun secara lebih luas, PPATK mencatat ada sebanyak 600 laporan yang terindikasi dengan pendanaan terorisme pada 2019.

Sementara itu pada 2020, angka tersebut meningkat menjadi 1.300 laporan terkait transaksi mencurigakan terkait pendanaan teroris.

Dari angka tersebut, kata Dian, PPATK hanya menyerahkan 174 laporan hasil analisis dan investigasi yang terkait persoalan pendanaan terorisme ke BIN, BNPT dan Densus 88 selama 2 tahun terakhir untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Baca juga: Pesan Jokowi untuk PPATK, Bantu Program Pemerintah Hingga Kawal Jabatan Strategis

"Ini menunjukkan bahwa aktivitas pendanaan itu salah satu hal yang menjadi sangat penting. Seperti hal dalam konteks pencucian uang. Pendanaan itu adalah kita sebut sebagai blood blind. Artinya sebagai darah yang menghidupi kegiatan-kegiatan tertentu. Itukan tidak murah. Katakanlah mengirim foreign teroris fighter, membeli tiket dan segala macam," jelas dia.

Atas dasar tersebut, PPATK tengah getol untuk mengaudit dan menginvestigasi pengelolaan dana bantuan kemanusiaan yang diterima ormas dan organisasi nirlaba dari masyarakat.

Khususnya dengan cara crowdfunding.

"Artinya kalau ada organisasi atau Ormas yang biasanya kemudian ternyata dia menghimpun dana. Dan dana itu disalurkan kepada organisasi-organisasi tertentu, tentu ini kan harus menjadi perhatian aparat penegak hukum," kata dia.

Salah gunakan dana bantuan kemanusiaan

Halaman
12
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved