Breaking News:

Jusuf Kalla: Buzzer Berdampak Negatif Bagi Demokrasi Indonesia

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai kehadiran buzzer berdampak negatif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sekretariat Presiden
Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai kehadiran buzzer berdampak negatif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menilai kehadiran buzzer berdampak negatif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sebab, banyak buzzer cenderung sekadar menyampaikan olok-olok atau fitnah yang bertujuan untuk membunuh karakter seseorang.

Baca juga: Fatwa MUI: Buzzer Pekerjaan Haram, Termasuk yang Menyuruh, Membantu dan Memanfaatkan Jasanya

"(Kehadiran buzzer apakah positif bagi demokrasi?) Ya pasti tidak. Lebih banyak dia itu tidak berargumentasi, hantam kromo saja, mau fitnah, hantam pribadi, padahal bukan soalnya," ujar JK dalam tayangan Kompas TV bertajuk 'Ketika Jokowi Minta Dikritik,'" Rabu (17/2/2021).

Baca juga: JK Pertanyakan Cara Kritik Presiden Tanpa Dipanggil Polisi, Roy Suryo: Kandangkan Dulu para Buzzer

JK berpendapat, bila para buzzer menyampaikan argumentasi yang baik, tentu hasilnya akan baik bagi demokrasi.

Namun yang terjadi para buzzer justru asal membuat gaduh dan riuh ruang-ruang publik.

"Kalau berargumentasi dia (buzzer) dengan baik, bagus. Sekarang masalahnya asal berbeda, asal bikin riuh, tanpa argumentasi, kadang-kadang begitu," ujar JK.

JK menjelaskan, aksi para buzzer membunuh karakter seseorang menggunakan fitnah atau bully yang dilontarkan melalui media sosial membuat banyak orang jadi takut untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.

"Belum apa-apa sudah di-bully oleh buzzer. Dimaki-maki segala macam lah. Kalau sama-sama mengkritik dan alasannya apa, itu tidak apa. Tapi ini (buzzer) tanpa alasan, langsung saja dimaki-maki seperti itu," tutur JK.

Baca juga: Istana Pastikan Pemerintah Tak Punya Buzzer

Kendati demikian ada juga yang takut menyampaikan kritik karena takut di penjara.

Selain itu, ada juga yang enggan mengkritik pemerintah karena takut tidak mendapat jatah kursi jabatan.

"Ada juga yang takut tiba-tiba seperti Nainggolan, masuk penjara.

Atau ada juga karena itu, karena masalah-masalah lain, misal takut jabatannya hilang atau tidak diberikan kesempatan," tutur JK.

Penulis: Lusius Genik Ndau Lendong
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved