Breaking News:

Ketua Umum MAPPI : Di Indonesia, Perlu UU Jasa Penilai

MAPPI menilai penting dan urgen apabila jasa penilai dapat dibuatkan peraturan perundang-undangannya sehingga bisa singkron dengan peraturan yang ada

ist/webinar
Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Ir Muhamad Amin M.Sc., MAPPI (Cert) saat acara webinar internasional,  Kamis (18/2/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTAProyek Strategis Nasional (PSN) tidak terlepas dari Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum telah banyak membawa kemajuan pembangunan infrastruktur dalam menunjang ekonomi nasional.

Tercatat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo jumlah proyek dan progress pendanaan pengadaan lahan dari tahun 2016 hingga 2020 yang dikerjakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Di antaranya, 47 proyek jalan tol senilai Rp 76,545 triliun, 28 bendungan Rp 8,156 triliun rupiah, 8 jalur Kereta Api Rp 4,749 triliun, satu pelabuhan senilai Rp 900 miliar, 4 irigasi Rp 853 miliar.

Sementara itu hingga 2020 KJPP telah menyelesaikan sebanyak 47 ruas tol, 32 bendungan, 1 pelabuhan, dan 7 kereta api.

"Pencapaian ini senilai total Rp 64,783 triliun  dan membebaskan sebanyak 96.460 bidang tanah seluas 150.841.779 meter persegi.

Ini merupakan suatu kerja untuk pembangunan nasional yang penting namun pada sisi lain, keberhasilan dan kesuksesan ini harus dibayar mahal oleh profesi penilai," kata Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Ir Muhamad Amin M.Sc., MAPPI (Cert) saat acara webinar internasional,  Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Tanggapan Komnas Penilai Obat soal Pernyataan Ribka Tjiptaning yang Menolak Vaksinasi Covid-19

Amin menyebutkan, tak sedikit penilai masuk penjara karena beban penentuan besaran ganti rugi ditugaskan kepada profesi penilai sementara dalam melaksanakan profesinya, penilai tidak diberi sarana payung hukum.

"Tak heran bila banyak penilai yang dijerat kasus sampai dengan terpenjara karena dianggap melakukan  tindak pidana karena opininya," katanya.

Untuk itu, demi tercapainya pembangunan nasional yang berkesinambungan serta mengembangkan profesi jasa penilai, maka adalah sangat penting dan urgen apabila jasa penilai dapat dibuatkan peraturan perundang-undangannya sehingga bisa singkron dengan peraturan yang ada.

Baca juga: Heboh Karangan Bunga Prestasi Aceh Jadi Provinsi Termiskin Se-Sumatera Berjejer di Kantor Gubernur

Ir. Hamid Yusuf, MM., MAPPI (Cert.)., FRICS. selaku Ketua Pelaksana Webinar Internasional dan Ketua Komite Penyusun Standar Penilaian Indonesia mengatakan, pihaknya berupaya untuk mendorong peningkatan kompetensi penilai di Indonesia.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved