Politikus NasDem: Pemerintah Harus Benahi Tata Kelola Vaksin Covid-19 Secara Menyeluruh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil riset Indikator Politik Indonesia mengungkapkan 41 persen masyarakat enggan divaksinasi Covid-19 harus dicermati secara serius.

Tindaklanjuti pembenahan tata kelola vaksin harus dilakukan.

Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai NasDem Okky Asokawati mengatakan, temuan riset mengenai keengganan publik untuk divaksin harus dicermati oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Temuan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pembenahan tata kelola vaksin Covdi-19 secara menyeluruh. Kunci utamanya tumbuhkan kepercayaan di publik mengenai vaksin Covid-19," kata Okky kepada wartawan, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Pengalaman Novel Baswedan dan Jurnalis KPK Usai Terima Vaksin Covid-19 Tahap Pertama

Menurut Okky, pembenahan tata kelola vaksin Covid-19 harus dilakukan secara menyeluruh di semua aspek.

"Mulai tata kelola komunikasi dan narasi dan tata kelola kebijakan tentang vaksin Covid-19," ucapnya.

Terkait tata kelola komunikasi, Okky menyoroti komunikasi publik pemerintah dinilai tidak fokus dan mengesankan tidak terkonsolidasi dengan baik dalam menyampaikan mengenai vaksin Covid-19.

"Sejak rencana adanya vaksin, komunikasi publik pemerintah tampak tidak konsisten. Seperti rencana vaksin di bulan November, Desember dan baru terealisasi di pertengahan Januari. Ini jadi preseden tidak baik bagi publik. Ujungnya soal kepercayaan publik," kata dia.

Baca juga: Jalur Gaza Memulai Vaksinasi Covid-19, Targetkan Petugas Kesehatan

Okky menambahkan, tata kelola kebijakan vaksin juga sering memantik perdebatan di publik.

Dia menyebut wacana vaksin mandiri oleh pemerintah justru kontraproduktif bagi publik.