Rosa Vivien: Perkuat Pelatihan KLHK Dorong Bank Sampah Sumber Bahan Baku Industri

TRIBUNNEWS.COM, Jakarta - Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, KLHK selama ini selain memberikan bantuan fasilitasi pendirian Bank Sampah Induk di daerah juga memberikan pembinaan /edukasi ke semua pihak serta pelatihan.

“Selain itu KLHK  juga sudah menyiapkan sistem pengelolaan sampah di bank sampah ssehingga mudah dalam memantau pengurangan sampah di bank sampah,” ujar Rosa Vivien, dalam wawancara dengan media melalui zoom, Jumat (26/2).

Dikatakan Vivien,  pengelolaan sampah dilakukan dalam bentuk kolaborasi semua pihak: pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha. Jumlah bank sampah saat ini sebanyak 11.330 unit dan hampir 20% nya merupakan binaan dari swasta (unilever, astra, danone, pegadaian, dan PLN).

Vivien lebih lanjut mengungkapkan, peran bank sampah saat ini bukan hanya memilah, mencacah, mencuci dan menjual sampah anorganik tetapi saat ini  pengembangan peran bank sampah lebih banyak sebagai tempat untuk mengedukasi  masyarakat, perubahan perilaku masyarakat untuk memilah sampah dari sumber dan mendorong circular economy.

“Peran bank sampah harus dilihat secara holistik mulai dari hulu ke hilir (mulai dari pendekatan edukasi pemilahan yang dilakukan oleh masyarakat sampai kepada pemasaran di industri daur ulang),” kata Rosa Vivien sambil menambahkan peran pemerintah daerah sangat diharapkan karena bank sampah menjadi salah satu cara pencapaian target jakstrada dalam pengurangan sampah oleh pemerintah daerah. 

Untuk lebih meningkatkan peran bank sampah tersebut agar makin diminati masyarakat dan menjadi kegiatan bermanfaat bagi lingkungan mulai di tingkat RT hingga provinsi, Rosa Vivien menjelaskan sebagai berikut:

• Edukasi ke masyarakat
• Mekanisme pasar jelas sehingga harga penjualan sampah di bank sampah dapat bersaing
• Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk pengembangan bank sampah, misalnya dukungan pendanaan dan fasilitasi
•  Revisi Permen LHK no 13/2012 tentang  3r di Bank Sampah

Pengelolaan Terintegrasi

Sementara Ketua Bank Sampah se-Indonesia, Saharuddin Ridwan, dalam wawancara terpisah, Jumat (26/2) mengatakan, jika Bank Sampah dimanfaatkan, misalnya setiap kabupaten atau kota membentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD), maka sesungguhny anggaran kabupaten/kota bisa lebih hemat, sebab uang yang dianggarkan misalnya sebesar Rp 300 juta untuk membiayai bank sampah, tapi akan kembali berlipat hampir satu miliar. Uang itu kembali ke kas kabupaten/kota.

Jadi perlu integrasi penanganan bersama masalah instansi pemerintah mengenai sampah-bank sampah ini, tidak hanya KLHK atau masyarakat saja. Misalnya di setiap desa ternyata ada alokasi untuk dana penanganan sampah. Maka, jika hal ini diintegrasikan dengan program instansi lain, hasilnya akan lebih optimal.