Breaking News:

27 BUMN Teken Kerjasama dengan KPK, Berikut Rincian Perusahaan Pelat Merah Itu

KPK dan 27 BUMN menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System terintegrasi.

Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS), di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/3/2021).

Perjanjian ini terkait Penanganan Pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, bentuk kerja sama sesuai dengan transformasi yang ada di kementeriannya, yakni Good Corporate Governance, transparansi, dan profesionalisme.

Baca juga: Korupsi Pengadaan CSRT, KPK Kembali Periksa Direktur PT Bhumi Prasaja

"Kami beri paparan, nah di situ terjadilah beberapa kesepakatan. Salah satunya menegakan ISO 37:001 yaitu manajemen antisuap. Alhamdulillah sampai Februari udah 83 persen, BUMN melakukan progres daripada itu," kata Erick.

"Kemarin ditingkatkan lagi sesuai koordinasi dengan KPK ketika Desember konsep whistleblowing ini. Awalnya cuma dua, makanya saya bilang kepada pimpinan KPK, Pak Firli, beri saya kesempatan untuk juga meminta para BUMN ini melakukan hal yang sama seperti ISO 37:001 tadi untuk penandatanganan whistleblowing ini," sambungnya.

Menyambung Erick, Ketua KPK Firli Bahuri berkata bahwa implementasi kerja sama ini ialah membentuk manajemen antisuap.

Selain itu, KPK ingin setiap BUMN membangun Unit Pengendali Gratifikasi (UPG.

"Implementasinya bangun manajemen antisuap. Kenapa ini penting? Karena lebih dari 70 persen kasus korupsi adalah suap," kata Firli.

Baca juga: Reaksi ICW Hingga Kriminolog saat Koruptor Tahanan KPK Divaksin Duluan

Kegiatan dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dan jajaran Direksi 27 BUMN.

Melalui kesepakatan kerja sama WBS terintegrasi ini, diharapkan akan menghindari duplikasi, meningkatkan sinergi dan monitor atas pengaduan tindak pidana korupsi yang diterima oleh masing-masing instansi dengan KPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved