Breaking News:

Penanganan Covid

Anggota Komisi IX DPR: Vaksin Mandiri Jangan Sampai Diperjualbelikan

Netty Prasetiyani Aher mengingatkan, pemerintah perlu transparan dan terbuka menjelaskan pengelolaan vaksin mandiri.

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Petugas kesehatan melakukan vaksinasi Covid-19 kepada warga lansia secara drive thru di Kemayoran Jakarta, Rabu (3/3/2021). Kementerian Kesehatan menggandeng penyedia jasa layanan kesehatan daring yaitu Halodoc menyediakan layanan vaksinasi secara drive thru bagi warga yang masuk dalam kategori lanjut usia (lansia) agar protokol kesehatan dapat diterapkan dengan mengurangi kerumunan karena para lansia tidak perlu mengantre hingga panjang. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews, Cecep Burdansyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah resmi memberikan izin program vaksin mandiri dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan No 10 tahun 2021. Vaksin ini dikenal dengan vaksin gotong royong.

Netty Prasetiyani Aher, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS mengingatkan, pemerintah perlu transparan dan terbuka menjelaskan vaksin mandiri ini untuk mempercepat apa.

“Apakah sasarannya di luar 181 juta peserta? Atau apa? Pemerintah kan sudah menetapkan 70 persen populasi ini untuk mencapai herd immunity sebagai basis tujuan vaksinasi dan menjamin gratis. Apalagi pengusaha juga belum memberikan data peserta vaksinasi ini, " kata Netty dalam keterangan media, Rabu (3/3/2021).

Ketua DPP PKS ini menekankan kalau program ini hanya mengejar target 181 juta penerima vaksin, maka berpotensi redundant dalam penganggaran.

"Keterangan Kemenkes saat rapat dengan Komisi IX beberapa waktu lalu, 181 juta peserta vaksin itu dikonversikan menjadi kebutuhan dosis vaksin yang pengadaannya menggunakan APBN. Jangan sampai segelintir orang mendapatkan keuntungan, sementara negara dirugikan, " ujarnya.

Baca juga: Tidak Ikut Vaksin dengan Pengurus MUI Lainnya, Anwar Abbas: Saya Sedang Sakit

Dalam beberapa kesempatan Menko Maritim dan Investasi menyampaikan bahwa vaksin mandiri memakai vaksin sinopharm di luar vaksin program pemerintah dan akan melakukan pemesanan dalam waktu dekat.

Baca juga: Pemerintah Juga Diminta Prioritaskan Vaksinasi bagi Calon Jemaah Haji

"Jika vaksin gotong royong ini menggunakan sinopharm dan lainnya, pemerintah harus membuktikan secara terbuka skemanya bagaimana, ketersediaan sinopharm berapa, kapan datang, dan bagaimana implementasinya? " lanjut legislator asal Jawa Barat ini.

Peraturaan Menteri Kesehatan nomor 10 tahun 2021 menjadi dasar pemerintah untuk memberikan kewenangan yang besar kepada pihak swasta untuk melaksanakan vaksinasi dari hulu hingga hilir. Wakil Ketua Fraksi PKS ini juga mengingatkan pemerintah agar pengusaha dan perusahaan yang mengikuti program ini harus menjamin bahwa vaksin bagi karyawan dan keluarganya ini gratis dan tidak memotong gaji pekerja.

Kemudian, katanya, jangan sampai ada oknum pemburu rente yang tidak bertanggung jawab, bahkan memperjualbelikan secara sembunyi-sembunyi atau bahkan terbuka kepada masyarakat yang tidak sesuai peruntukannya.

Halaman
123
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved