Breaking News:

Perpres Investasi Minuman Keras

Anggota Komisi IX : Jika Ingin Rakyat Selamat, Perpres Investasi Miras Memang Harus Dicabut 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai jika ingin menyelamatkan masyarakat Indonesia memang Perpres itu harus dicabut.

Istimewa
Netty Prasetiyani Aher 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai pencabutan lampiran terkait investasi industri minuman keras yang tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal memang sudah seharusnya dilakukan. 

Netty mengatakan jika ingin menyelamatkan masyarakat Indonesia memang Perpres itu harus dicabut.

Sebab berdasarkan laporan WHO, tiga juta orang di dunia meninggal akibat mengkonsumsi alkohol selama tahun 2016.

Angka itu setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia disebabkan oleh konsumsi alkohol.

"Jika ingin rakyat selamat, aturan tersebut memang harus dicabut. Melindungi dan memberikan jaminan kesehatan rakyat adalah amanah konstitusi pada pemerintah. Implementasinya antara lain dengan memastikan barang konsumsi yang diproduksi dan beredar di tengah masyarakat adalah barang yang baik, berkualitas dan halal," ujar Netty, kepada wartawan, Rabu (3/3/2021).

"Apa jadinya jika pemerintah justru melegalkan investasi industri miras yang jelas buruk untuk kesehatan dan haram pula buat umat Islam yang mayoritas di negeri ini?" tanya dia. 

Baca juga: Perpres Investasi Miras Dicabut, PAN Harap Pertanda Pemerintah Dengar Aspirasi, Keluhan Masyarakat 

Menurutnya, aturan tersebut tidak layak diberlakukan karena bertentangan juga dengan kampanye gerakan masyarakat sehat yang dilakukan Kemenkes RI.

"Rilis Kemenkes menyebutkan sepuluh dampak negatif dari minuman beralkohol bagi kesehatan. Artinya rakyat diminta untuk menghindari miras. Jadi aneh kan jika malah dilegalkan dan didorong investasi industrinya," ungkap Netty. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu turut meminta pemerintah agar melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari pihak terkait sebelum membuat kebijakan. 

Dengan demikian, nantinya kebijakan tersebut tidak kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan publik ke depannya. 

Baca juga: Lampiran Perpres Soal Miras Dicabut, Presiden PKS: Sudah Semestinya Dilakukan

"Apa sih susahnya melakukan kajian, penelitian dan meminta masukan dari tokoh agama, tokoh masyarakat ataub pihak lain yang terkait. Jangan pernah coba-coba, test the water, apalagi tidak menelaah dengan teliti setiap kebijakan yang dibuat. Ini hanya membuat kontra produktif dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat," kata Netty. 

"Jika pola komunikasi publik semacam ini terus dilakukan pemerintah, jangan salahkan masyarakat jika mengabaikan pemerintah," tandasnya.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa dalam Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021 pada angka 31, 32, dan 33 ditetapkan bahwa bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

Peraturan ini telah diteken Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku per 2 Februari 2021.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved