Breaking News:

Perpres Investasi Minuman Keras

Pengamat Politik: Pencabutan Perpres Miras Menunjukan Sikap Demokratis Presiden Jokowi

Qodari menilai pencabutan Perpres itu menunjukan sikap demokratis Jokowi yang terbuka terhadap masukan dan kritikan dari masyarakat.

KOMPAS.com/DOKUMEN HUMAS PEMDA SUMBA TENGAH
Presiden Jokowi saat meninjau lahan food estate (lumbung pangan) di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (23/2/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowo) yang mencabut Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang melegalkan minuman keras (miras) dan menuai kontroversi di tengah masyarakat.

Keputusan itu diambil setelah menerima masukan dari berbagai organisasi keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah serta dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Qodari menilai pencabutan Perpres itu menunjukan sikap demokratis dari seorang Presiden Jokowi yang terbuka terhadap masukan dan kritikan dari masyarakat.

"Jadi itu memang saya kira adalah bukti bahwa Pak Jokowi figur yang demokratis karena Perpres itu walaupun baru satu hari sudah dicabut kembali setelah mendengarkan aspirasi, kritik dari masyarakat," kata Qodari melalui keterangan yang didapat wartawan, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Perpres Investasi Miras Dicabut, PKS Dorong Pengesahan RUU Larangan Minuman Beralkohol

Qodari menambahkan, pembatalan Perpres itu juga sekaligus membuktikan bahwa Presiden Jokowi benar-benar mengakomodasi aspirasi dari tokoh-tokoh umat Islam.

Serta menepis anggapan pemerintah anti ulama atau anti umat Islam.

"Lebih khusus lagi Pak Jokowi ini sangat memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dari organisasi dan tokoh-tokoh Islam artinya tudingan bahwa Pak Jokowi ini anti islam itu tidak benar, terbukti tidak benar dengan pencabutan Perpres kali ini," ujarnya.

Menurut Qodari, sikap demokratis Jokowi ini tidak hanya kali ini saja.

Dia mencatat pada tahun 2018, Jokowi juga pernah menganulir Perpres tentang Daftar Negatif Investasi (DNI) terkait UKM usai menerima masukan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Meskipun peraturannya sudah rampung digarap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution waktu itu.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved