Breaking News:

Tanggapi Pencabutan Aturan Investasi Miras, Mahfud MD: Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mohammad Mahfud MD, menegaskan pemerintah tidak alergi kritik dan saran.

Tribunnews.com/Chaerul Umam
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD. 

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mohammad Mahfud MD, menegaskan pemerintah tidak alergi kritik dan saran dari masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan adanya pencabutan aturan investasi minuman keras yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, pada Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Anggota Komisi IX : Jika Ingin Rakyat Selamat, Perpres Investasi Miras Memang Harus Dicabut 

Baca juga: Perpres Investasi Miras Dicabut, PAN Harap Pertanda Pemerintah Dengar Aspirasi, Keluhan Masyarakat 

"Ketika ada kritik tentang izin investasi miras untuk daerah-daerah tertentu, maka pemerintah mencabutnya. Jadi pemerintah tak alergi terhadap kritik dan saran," kata Mahfud, dikutip dari akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd, Rabu (3/3/2021).

Ia pun menambahkan, pemerintah juga akan selalu terbuka menerima kritik dan saran asalkan kritik tersebut bisa disampaikan secara rasional.

"Asal rasional sebagai suara rakyat, maka pemerintah akomodatif terhadap kritik dan saran. Kritik adalah vitamin yang harus diserapkan ke tubuh pemerintahan," imbuh Mahfud.

Baca juga: Jokowi Cabut Aturan Investasi Industri Miras: Yusril Minta Ada Perpres Baru, Ada Peran Wapres

Baca juga: Lampiran Perpres Soal Miras Dicabut, Presiden PKS: Sudah Semestinya Dilakukan

Presiden Cabut Aturan Investasi Miras

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol.

Hal itu disampaikan Presiden dalam Konferensi Pers Virtual yang disiarkan dalam YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, (2/3/2021).

"Saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi.

Halaman
123
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved