Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Status AHY Masih Ketum Demokrat Sah, Pemerintah Akan Putuskan Hasil KLB Setelah Ada Laporan Hukum

Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penyelesaikan konflik internal Partai Demokrat akan diselesaikan pemerintah melalui kacamata hukum.

YouTube Kemenko Polhukam RI
Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penyelesaikan konflik internal Partai Demokrat akan diselesaikan pemerintah melalui kacamata hukum setelah ada laporan dari kubu kontra-AHY. 

Satu di antaranya seperti Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Banteng Asli Nusantara (DPN KOMBATAN).

Mereka meminta Presiden Jokowi mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya, Jumat (5/3/2021) malam.
Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang, Sumatera Utara, Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menyampaikan pidato politik pertamanya, Jumat (5/3/2021) malam. (Tangkap Layar Kompas TV)

Ketua Umum KOMBATAN, Budi Mulyawan menyebut Pemerintahan Presiden Jokowi berpotensi terseret persoalan Partai Demokrat secara menyeluruh.

Hal itu lantaran Moeldoko masih mengemban jabatan sebagai KSP.

"Pada akhirnya kisruh ini berpotensi menyeret pemerintahan Jokowi secara keseluruhan."

"Yang intinya Pemerintahan Jokowi akan terseret-seret masalah yang sebenarnya bukan "Perang mereka," kata Budi Mulyawan dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: KLB Partai Demokrat yang Mendapuk Moeldoko Sebagai Ketua Umum Dinilai Membahayakan Presiden Jokowi

"Karena jabatan Moeldoko sebagai Kepala KSP melekat dengan dirinya saat ini," tambahnya.

Budi mengatakan, bila pemerintahan terseret-seret kisruh Partai Demokrat, tidak menutup kemungkinan ritme kerja akan sangat terganggu.

"Hal itu sudah hampir dapat dipastikan bakal mengganggu kinerja dan ritme Pemerintah dalam mengatasi masalah krusial yang sedang dihadapi saat ini," ujar Budi.

Atas dasar itu, KOMBATAN meminta Presiden Jokowi segera mencopot Moeldoko dari posisi Kepala Staf Kepresidenan.

"Dalam rangka memastikan terwujudnya Visi dan Misi Presiden Jokowi, meminta atau merekomendasi kepada Presiden Jokowi untuk Mencopot Jabatan Kepala KSP yang diemban oleh Moeldoko," tegas Budi Mulyawan.

(Tribunnews.com/Maliana/Gita Irawan/Lusius Genik Ndau Lendong)

Penulis: Inza Maliana
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved