Breaking News:

Gejolak di Partai Demokrat

Jhoni Allen Marbun Sebut SBY Mengamputasi Demokrasi di Demokrat, Mengambil Hak Para Kader

Jhoni Allen Marbun sebut adanya dinasti politik di tubuh Partai Demokrat membuat dirinya dan sejumlah kader Demokrat menggelar KLB Deli Serdang.

YouTube Sidoel Jak/Facebook DPP Partai Demokrat
Jhoni Allen Marbun dan SBY. Jhoni Allen menyebut SBY telah mengamputasi demokrasi di Partai Demokrat. 

TRIBUNNEWS.COM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, buka suara soal alasan digelarnya Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Menurutnya, adanya dinasti politik di tubuh Partai Demokrat membuat dirinya dan sejumlah kader Demokrat menggelar KLB Deli Serdang.

Dinasti politik tersebut ada pada posisi Ketua Umum yang dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas kini memegang jabatan sebagai Ketua Fraksi Demokrat di Senayan.

Baca juga: Di Tengah Polemik Partai Demokrat, Relawan EBY Gelar Doa Bersama

Baca juga: Demokrat : Jika Moeldoko Mundur dari KSP Bukan Berarti Intervensi Eksternal Dianggap Tak Ada

Menurut Jhoni Allen Marbun, AHY menentukan segala hal-hal yang strategis, kinerja, political will di dalam partai, di antaranya posisi wakil ketua umum, sekjen, dan seterusnya yang dinilainya sebagai pembantu ketua umum.

"Kedua, Ketua Majelis Tinggi, kewenangannya pertama membuat rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga(AD/ART) yang disahkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa, menentukan siapa calon ketua umum pada kongres atau KLB," ujarnya, Kamis (11/3/2021), diwartakan oleh Tribunnews.com.

Dia pun menyinggung SBY yang selalu mengklaim sebagai Demokrat sejati, tetapi menurutnya justru demokrasi Partai Demokrat diamputasi SBY.

"SBY selalu mendengungkan keadilan, tetapi faktanya AD/ART Tahun 2020 ini adalah mengambil keadilan-keadilan hak-hak daripada kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke."

"Di mana hak untuk kedaulatannya diamputasi dalam pasal AD/ART itu, bahkan calon ketua umum menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi," katanya.

Selain itu, ia menyayangkan adanya sikap mahkamah partai yang seharusnya independen dan final, namun pada kenyataannya bergantung kepada Ketua Majelis Tinggi.

Halaman
123
Penulis: Ranum KumalaDewi
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved