Breaking News:

Ombudsman RI Siap Cegah Praktik Maladministrasi di Sektor Kehutanan

Hery Susanto mengatakan Ombudsman RI berperan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di sektor kehutanan.

Serambi Indonesia
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI mengatakan banyak menerima laporan pengaduan masyarakat terkait kasus Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) badan usaha, tumpang tindih kawasan hutan dengan Hak Guna Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit, peternakan, konflik tenurial (lahan) antara masyarakat dengan pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI).

Terutama, terkait permohonan pemasangan jaringan listrik dalam kawasan hutan oleh masyarakat serta berbagai macam permasalahanlainnya.

Baca juga: Sah, Empat Pemain Timnas U-23 Indonesia di Incheon 2014 Bereuni di Persib Bandung

Demikian diungkap dalam diskusi secara virtual Ombudsman RI merespons Regulasi Sektor Kehutanan Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta kerja (Ciptaker) dengan menghadirkan narasumber Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) San Afri Awan pada Jumat (12/3/2021).

Turut hadir dalam diskusi itu Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto.

Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari berlakukanya UU CiptaKerja terutama disektor kehutanan.

Baca juga: Bikin Rekor Pribadi di Tes Pramusim, Valentino Rossi: Saya Kian Dekat dengan Pebalap Teratas

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja banyak mengubah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Dalam sambutannya, Hery Susanto mengatakan Ombudsman RI berperan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di sektor kehutanan.

Dimana Ombudsman RI secara aktif melakukan kegiatan pencegahan maladministrasi dan praktek korupsi dalam pelayanan publik.

“Kami concern (memberikan perhatian) untuk melakukan kajian terhadap regulasi yang rawan praktik maladministrasi dan korupsi. Kami pun siap menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat,” kata Hery Susanto.

Baca juga: ICW: Korupsi Tetap Tinggi di Negara yang Terapkan Hukuman Mati Koruptor

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved