Breaking News:

Alasan Polri Tak Tahan Eks Dirut PT BS Usai Ditetapkan Tersangka Dugaan Pidana Sektor Jasa Keuangan

Eks Dirut PT BS tidak ditahan meski berstatus tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan karena ancaman hukuman dibawah 5 tahun.

TRIBUNNEWS.COM/DANANG TRIATMOJO
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (15/1/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkapkan alasan belum menahan eks Direktur Utama (Dirut) PT BS berinisial SA setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. 

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyatakan alasan tidak menahan tersangka lantaran pasal yang disangkakan kepada tersangka hukumannya di bawah 5 tahun.

"Kalau dilihat dari kasus yang disangkakan kepada yang bersangkutan. Itu menyangkut pasal 54 UU tentang otoritas jasa keuangan. Pasal 54 itu hukuman pidananya 2 tahun. Maka, atas dasar pertimbangan tersebut Polri tidak melakukan penahanan," kata Brigjen Rusdi kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Bareskrim Bakal Periksa Mantan Dirut PT BS Sebagai Tersangka pada Hari Ini

Ia menyampaikan pihaknya masih dalam tahapan proses penyidikan.

Nantinya, penyidik Polri akan mendalami lagi keterangan tersangka hingga mengumpulkan alat bukti.

Setelah itu, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah tersangka akan ditahan atau tidak.

Penahanan merupakan kewenangan sepenuhnya penyidik.

"Sekarang tunggu saja, karena sekarang masih tahap penyidikan atau pemeriksaan terhadap tersangka. Nanti apabila proses selanjutnya selesai akan ada gelar perkara untuk menetapkan tersangka itu bisa ditahan atau tidak ditahan," tukas dia.

Baca juga: Hari Ini Sidang Maraton Rizieq Shihab, Kuasa Hukum Ancam Walk Out Jika Rizieq Tak Dihadirkan 

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT BS berinisial SA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana sektor jasa keuangan. 

"Atas perbuatan tersangka yang diduga dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (10/3/2021).

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved