Breaking News:

Pemerintah Pusat Diminta Perhatikan Otsus Papua dan Pemekaran Provinsi

Dia mengungkapkan ada 10 poin  pernyataan yang akan diteruskan ke DPR RI Komisi 1, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua.

Dok. PP Construction and Investment
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua meminta pemerintah pusat memperhatikan otonomi khusus (otsus) Papua dan Pemekaran Provinsi di Papua.

Hal itu disampaikan saat menggelar aksi penyampaian pendapat di Taman Imbi Kota Jayapura, Rabu (17/03/2021).

“Kami mendukung otsus dan pemekaran daerah otonomi baru, karena itu dapat merangsang kemajuan di setiap daerah,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (19/3/2021).
Unjuk rasa ini, kata Kabiay, untuk mendorong pemerintah pusat menanggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provinsi Papua.

Baca juga: Video Ancaman Kelompok Separatis Papua Beredar, Sebut akan Lakukan Serangan di Paniai

Dia menjelaskan banyak dinamika yang terjadi di Papua, oleh karena itu Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat.

Dia mengungkapkan ada 10 poin  pernyataan yang akan diteruskan ke DPR RI Komisi 1, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua.

Ke 10 point yang dimaksud antara lain, mendukung keberlanjutan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, meminta KPK untuk melakukan pemeriksaan di Papua terkait adanya indikasi korupsi, mendukung pemekaran dan daerah otonomi baru di Papua, meningkatkan status teroris bagi OPM, hingga melakukan pemeriksaan terhadap lembaga MRP terkait anggaran RDP yang dipergunakan termasuk hasil RDP yang dilakukan di tiga wilayah adat.

“Kami meminta teroris harus dicap bagi OPM, karena ada penggunaan senjata api, pengancaman, pembunuhan sampai dengan penyanderaan. Dan kami meminta kepada Komisi I DPR RI, bahkan kami akan mengirim pernyataan sikap,” tegasnya.

Baca juga: KKB Sandera Pilot dan Penumpang Susi Air di Papua, Pemicunya soal Jatah Dana Desa

Selain itu, dia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan penyimpangan dana anggaran rapat dengar pendapat (RDP) yang dipergunakan Majelis Rakyat Papua.

Termasuk hasil RDP yang dilakukan di tiga wilayah adat, lantaran banyak indikasi penyimpangan dan korupsi.

“Kami meminta pemerintah agar segera mengaudit keuangan MRP," kata dia.

Untuk diketahui, aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda Merah Putih Papua tersebut dikoordinatori oleh Ali Kabiay sebagai Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua, Saniel Ovide sebagai Wakil Ketua DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua dan Absalom Yerisetouw sebagai Ketua Bidang Humas DPD Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua serta diikuti sekitar 40 orang simpatisan.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved