Sri Mulyono Cerita SBY Kuasai Demokrat Secara Absolut Sejak Anas Urbaningrum Dilengserkan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik antara Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan kubu KLB Deli Serdang pimpinan Moeldoko terus berlanjut.

Kubu Moeldoko melalui Sri Mulyono selaku Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia membeberkan bahwa Ketua Majelis Tinggi partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah merencanakan penguasaan partai secara sistematis dan terstruktur.

Menurutnya, penguasaan Partai Demokrat ini dimulai dari kriminalisasi menggunakan hukum kekuasaan yang kemudian ditindaklanjuti dengan kudeta terhadap Ketua Umum PD saat itu, yakni Anas Urbaningrum pada 8 Februari 2013 silam.

"Sejak saat itu SBY benar-benar berkuasa absolut dan mulai membangun dinasti di Partai Demokrat. Kejahatan politik internal ini dulu disaksikan oleh para kader Demokrat," kata Sri Mulyono kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).

Dijelaskan Sri, seiring berjalannya waktu, publik mulai sadar bahwa SBY adalah pembunuh demokrasi dan pengusung dinasti.

"Kesadaran sekaligus pelaknatan publik ini diwujudkan dalam bentuk merosotnya elektabilitas PD pada pemilu 2014 lalu, yakni hanya sebesar 50 persen dari 21 persen menjadi 10 persen," lanjutnya.

Padahal, dilanjutkan Sri, saat itu SBY yakin betul bahwa pada akhir 2013 elektablitas Demokrat sudah bisa 15 persen.

"Dan pada pemilu 2014 akan naik lagi serta kembali sebagai pemenang pemilu," tambahnya.

Sri mengatakan SBY yakin bahwa kalau Demokrat dipegang langsung oleh dirinya sebagai ketua umum, otomatis PD akan kembali berjaya.

Itu karena SBY beriman pada kalimat "partai  Demokrat adalah SBY dan SBY adalah partai Demokrat".

"Ada juga petinggi lembaga survei yang melegitimasi hal tersebut.  Penghukuman publik terhadap SBY terus berlangsung pada pemilu 2019, di mana Demokrat hanya memperoleh suara sekitar 7,5 persen," ungkapnya.

Dijelaskan Sri, situasi ini tidak cukup menyadarkan SBY.

Sri menyebut SBY memanipulasi sejarah berdirinya partai Demokrat bahwa hanya dia dan Ventje Rumangkang yang mendirikan partai itu.

Baca juga: Gejolak di Partai Demokrat Dinilai Jadi Momentum Tingkatkan Elektabilitas AHY

Sri pun menjelaskan dasarnya yakni tertuang dalam AD/ART partai Demokrat versi Kongres Hotel Sultan pada Maret 2020.

"Dalam kongres tersebut, SBY juga mengkooptasi Demokrat secara absolut dengan merubah AD/ART pada pasal  17 tentang Majelis Tinggi. Partai Demokrat adalah Saya (SBY)," ucapnya.

Dirinya mencontohkan, kekuasaan absolut itu digunakan untuk menarik upeti dari kader-kader di daerah.

Kekuasaan absolut adalah nyata-nyata musuh demokrasi.

Menurut Sri, SBY telah melawan takdir demokrasi dengan membangun dinasti di partai Demokrat.

"Kini SBY dan Partai Demokrat bukan hanya dibenci oleh publik, tapi juga oleh para kadernya sendiri. Demokrat terancam punah jika terus mengamini atau ikut saja model dinasti yang anti demokrasi itu," ujar Sri..

"Sebelum tragedi ini benar-benar menjadi nyata, sadarlah dan lakukanlah sesuatu untuk mengembalikan Demokrat sebagai milik seluruh anggotanya dan seluruh rakyat. Jangan mau diperdaya oleh keluarga SBY yang haus kuasa itu," pungkasnya.