Breaking News:

Perintah Jokowi: Kurangi Penerimaan CPNS yang Hanya Duduk di Meja atau Kerja Administrasi

Tjahjo mengatakan Jokowi meminta agar dilakukan pengurangan penerimaan terhadap PNS yang kerjanya duduk di balik meja atau lebih ke administrasi. 

capture video
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan terminal bandara Kuabang, di Halmahera Utara, Maluku Utara, Rabu (24/3/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo terkait penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021. 

Tjahjo mengatakan Jokowi meminta agar dilakukan pengurangan penerimaan terhadap PNS yang kerjanya duduk di balik meja atau lebih ke administrasi. 

Sebab, kata dia, Jokowi menginginkan penerimaan CPNS difokuskan bagi pegawai yang kerjanya langsung terjun ke lapangan. 

"Arahan bapak Presiden kepada kami kalau bisa tahun anggaran 2021 itu kalau bisa diperbanyak penyuluh yang bisa lebih banyak terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat," ujar Tjahjo, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/3/2021).

"Mengurangi penerimaan CPNS yang hanya duduk di meja, yang kerjanya hanya kerja-kerja administrasi saja," imbuhnya. 

KemenPAN RB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sendiri baru akan mengumumkan berapa jumlah formasi yang dibutuhkan sebagai CPNS akhir Maret 2021, sebab masih ada tawar menawar di kementerian/lembaga. 

"Kami merencanakan dengan BKN nanti mudah-mudahan akhir Maret ini kita putuskan, berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan, jadi ini tawar-menawar masih banyak, baik daerah beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) instansi, tapi Alhamdulillah ini akan mencapai," ujar Tjahjo. 

Tjahjo sendiri lantas mengungkap bahwa pemerintah sudah memprediksi berapa kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan direkrut pada tahun ini. 

Baca juga: Soroti Calo CPNS, Menpan RB: Modusnya Beragam dan Kebanyakan Mantan PNS

Dalam pemaparannya, dia menyebut ada 1.275.387 lowongan dengan rincian 83.669 di antaranya untuk memenuhi kebutuhan pemerintah pusat. 

Selain itu ada pula rencana 1.191.718 lowongan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah. 

Dari total lowongan yang dibutuhkan, Tjahjo menyebut posisi paling banyak akan ditempatkan sebagai guru PPPK yaitu sebanyak 1.022.616, PPPK non guru sebanyak 70.008, dan sisanya sebagai CPNS sebanyak 119.094.

"Tapi jumlah rencana penetapan untuk pemerintah pusat sebanyak 69.684 dengan rincian 61.129 untuk 56 K/L, dan 8.555 untuk 8 sekolah kedinasan," jelas Tjahjo.

"Untuk pemerintah daerah sebanyak 671.867 dengan rincian guru PPPK sebanyak 565.633, PPPK non guru 21.571 dan CPNS 64.663," imbuhnya.

Hanya saja, Tjahjo mengungkap total rencana kebutuhan yang dirinya sebutkan masih belum termasuk beberapa instansi. Sebab hingga saat ini baru ada usulan dari 588 instansi. 

"Hingga saat ini sebanyak 588 instansi sudah mengusulkan kebutuhan dengan rincian 539 instansi yang sudah usul dengan dokumen yang lengkap dan 49 instansi sudah mengusulkan namun ini sedang kita kejar lagi untuk melengkapi dokumen. Dan ada 32 instansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN ini yang jadi pertimbangan kami," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved