Breaking News:

Upaya Rizal Djalil Cuci Tangan Atas Kasus Korupsinya, Nyaris Kelabui Ketua BPK RI

Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi Anggota IV BPK RI Rizal Djalil dalam proyek pembangunan Jaringan Distribusi

tribunnews.com, Danang Triatmojo
Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi Anggota IV BPK RI Rizal Djalil 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus korupsi Anggota IV BPK RI Rizal Djalil dalam proyek pembangunan Jaringan Distribusi Utama Sistem Penyediaan Air Minum Ibu kota Kecamatan (JDU SPAM IKK) Hongaria paket 2 pada Kementerian PUPR.

Sidang digelar dengan agenda pemeriksaan saksi yang meringankan atau A De Charge, Rabu (31/3/2021). 

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dihadirkan kubu Rizal Djalil. Dalam persidangan, pendapat Agung yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dicoret hakim.

Mulanya kubu Rizal Djalil membacakan BAP Agung nomor 5 yang menuangkan keterangan bahwa dirinya merasa Rizal Djalil tidak menerima gratifikasi atas obyek perkara ini. 

"Saksi di dalam BAP yaitu nomor 5, penyidik menanyakan kepada saksi sebagai berikut. Apakah saudara mengetahui jika Rizal Djalil tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu hadiah atau janji dari Leonardo Jusminarta Prasetyo dan kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan proyek pada kementerian PUPR mohon dijelaskan. Begitu pertanyaan penyidik," ucap kuasa hukum.

"Kemudian saksi menyampaikan penjelasan sebagai berikut: Saya mengetahui karena kejadian mengenai suap di sistem pengadaan air minum Kementerian PUPR dari media massa sekitar tahun 2019. Dan kemudian SPAM Kementerian PUPR menjadi obyek pemeriksaan dari auditoriat utama keuangan negara 4 atau KKN 4 BPK RI," lanjutnya.

Terhadap persoalan itu, Rizal Djalil yang kala itu menjabat anggota IV BPK RI kemudian melaporkan dugaan suap yang dilakukan anggota Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI Anton Fathoni ke Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK RI atas penerimaan hadiah atau gratifikasi pelaksanaan proyek tersebut.

Agung menilai pelaporan yang dilakukan Rizal Djalil atas perkara korupsi di lingkup BPK RI itu adalah cermin bahwa Rizal Djalil punya itikad baik dan kecil kemungkinan terlibat dalam pusaran kasus korupsi tersebut.

Terlebih, Ahmad Fathoni selaku terlapor sudah diadili dan dihukum oleh MKKE BPK RI. Ia telah diberhentikan sebagai pemeriksa dan dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemecatan sebagai PNS.

"Rizal Djalil sebagai orang yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang mengarah pada tindak pidana saya menganggap bahwasanya yang bersangkutan memiliki itikad baik sehingga kecil kemungkinan yang bersangkutan atau Rizal Djalil ikut menerima gratifikasi atas obyek pemeriksaan tersebut," jelas Agung.

Baca juga: KPK Eksekusi Penyuap Rizal Djalil ke Lapas Tangerang

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved