Komunitas Rantau: Momen Mudik Lebaran Harusnya Bisa Dimanfaatkan untuk Tracing Covid-19

TRIBUNNEWS.COM - Komunitas masyarakat rantau asal Wonogiri, Jawa Tengah, memberikan respons terkait larangan mudik Lebaran 2021 oleh pemerintah.

Anggota Paguyuban Wonogiri Manunggal Sedya, Priyo Hadi Wahyono, menilai momen mudik Lebaran 2021 semestinya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menguatkan proses tracing Covid-19 di masyarakat.

"Pemikiran kami, seharusnya (pemerintah) kok tidak justru membuat proses mudik ini menjadi proses tracing aja sekalian."

"Dengan mendeteksi tempat-tempat awal keberangkatan, mendeteksi sekian ribu orang yang akan mudik dengan fasilitas yang bisa disediakan di tempat umum," ungkap Priyo dalam program Overview Tribunnews.com, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Menko PMK: Mudik Ditiadakan, Staycation Diperbolehkan 

Pemerintah, kata Priyo, semestinya menyediakan tes Covid-19 di lokasi keberangkatan pemudik.

Priyo menyebut, banyak perantau di Jakarta dan sekitarnya yang bekerja di sektor informal.

Apalagi, kata Priyo, tidak ada kejelasan mengenai bantuan atau insentif yang akan didapatkan masyarakat rantau jika tidak mudik.

"Sementara itu kami lebih banyak di pekerjaan informal, kuli bangunan, dan sebagainya."

"Dengan rentang waktu libur lebaran yang panjang, saya meyakini mereka (perantau yang bekerja di sektor informal) akan mencari jalan dan cara, kalaupun larangan itu diberlakukan, untuk sampai di rumah," ungkap Priyo.

Priyo menyebut hal itu harus menjadi catatan bagi semua pihak.

"Bukannya kami tidak menghormati kebijakan pemerintah, kami sebenarnya juga takut kemana-mana," ungkap Priyo.

Baca juga: Pemilik PO Haryanto Keberatan Larangan Mudik Lebaran, Bisnis Transportasi Bisa Makin Memburuk

Harus Tegas dan Merata

Sementara itu, jika memang pemerintah tidak mengubah kebijakan pelarangan mudik, Priyo berharap jika kebijakan itu diberlakukan tegas dan merata.

"Masyarakat itu kalau bener dilarang mudik, berarti seluruh alat transportasi yang ada di layanan publik, berarti berhenti total."

"Kalau itu terjadi, semua pihak merasakan hal yang sama," ungkapnya.

Tahun kemarin, lanjut Priyo, tidak semua pihak merasakan dampak pelarangan mudik.

"Faktanya meskipun (jumlah pemudik) berkurang, tahun kemarin bus masih bisa jalan tuh, terminal masih menaik-turunkan penumpang."

"Artinya konsistensi terhadap komitmen menjalankan harus dijalankan bersama," ungkap Priyo.

Baca juga: Sandiaga Uno Sepakat Larangan Mudik Lebaran, Berikut Solusinya Bagi Pelaku Usaha Parekraf

Tonton Program Obrolan Virtual Tribunnews.com "Dua Tahun Dilarang Mudik" selengkapnya di sini:

Pelarangan Mudik

Diberitakan sebelumnya, pemerintah memutuskan melarang kegiatan mudik Lebaran 2021.

Keputusan ini diambil setelah Rapat Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan sejumlah menteri dan lembaga terkait.

"Maka ditetapkan bahwa pada tahun 2021 mudik ditiadakan," ujar Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3/2021).

Aturan ini berlaku untuk seluruh masyarakat. Mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga pekerja mandiri.

"Berlaku untuk seluruh ASN, TNI-Polri  BUMN karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ucap Muhadjir.

Baca juga: Mudik 2021 Dilarang, Ini Saran Pakar Transportasi untuk Pemerintah

Meski begitu, pemerintah tetap memberikan jatah cuti Idul Fitri selama sehari. Namun masyarakat dilarang untuk mudik ke kampung halaman.

"Cuti bersama Idul fitri tetap satu hari tetap ada namun tidak boleh ada aktivitas mudik," pungkas Muhadjir.

Baca juga: Mudik Lebaran 2021, KAI Masih Tunggu Kepastian dari Pemerintah

Kemenhub Masih Tunggu Hasil Ratas dengan Presiden soal Mudik Lebaran 2021

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, terkait pelaksanaan Mudik lebaran 2021 nanti.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, saat ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Polri terkait persiapan Mudik Lebaran 2021.

"Kita sudah melakukan rapat koordinasi dengan Polri terkait persiapan Mudik Lebaran 2021, tetapi kita tetap harus menunggu kebijakan pemerintah terkait hal tersebut seperti apa," kata Budi di UPPKB Kemang, Bogor, Rabu (24/3/2021).

Selain itu Budi juga mengungkapkan, telah melakukan rapat dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam rapat tersebut, tentang kebijakan Mudik Lebaran 2021 masih menunggu arahan presiden di rapat terbatas nanti.

"Kami tentunya harus memperhatikan kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19, untuk melaksanakan kegiatan Mudik Lebaran 2021," ucap Budi.

Meski Kemenhub sebagai koordinator lalu lintas, lanjut Budi, persiapan mudik tahun 2021 ini bukan hanya soal sarana dan prasarana saja tetapi menyangkut penanganan Covid-19.

"Utamanya, kita harus melihat penanganan Covid-19 dan kita harus hati-hati dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut mobilitas banyak orang," ucap Budi.

Berita terkait Mudik Lebaran 2021

(Tribunnews.com/Gilang Putranto/Fahdi Fahlevi)