Breaking News:

Masuk Papua New Guinea Lewat Jalur Tikus, Kemendagri Layangkan Teguran ke Gubernur Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tidak melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

Papua.go.id
Gubernur Papua Lukas Enembe 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melayangkan surat teguran kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.

Teguran tersebut terkait kabar yang menyebut Lukas Enembe masuk wilayah Papua New Guinea (PNG) tanpa izin karena lewat jalur tikus.

Dilaporkan personel Pos Perbatasan Skouw maupun Konsulat RI di Vanimo, Provinsi Sandaun, Papua Nugini, dalam rilis  yang diterima Tribun, Rabu (31/3/2021) bahwa Lukas Enembe masuk PNG tanpa kelengkapan dokumen resmi dari keimigrasian.

Laporan itu diterima Kemendagri dan ditindaklanjuti lewat surat teguran Mendagri yang ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik pada Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Sungai Benenain di Malaka Tengah NTT Meluap, Warga Terjebak Banjir, Mereka Kelaparan

Baca juga: Anggota Brimob Meninggal 5 Hari Setelah Vaksin, Polda Maluku: Korban Ternyata Positif Covid-19

Baca juga: Bocah 7 Tahun Tewas Dicabuli Kakeknya, Sempat Dikira Covid, Visum Tunjukkan Korban Infeksi Kelamin

Akmal Malik dalam surat itu membenarkan fakta bahwa Gubernur Papua melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tidak melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang.

“Kemendagri mengingatkan sekaligus memberi teguran agar dalam tugas sebagai Gubernur mentaati seluruh peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang kunjungan ke luar negeri,” tulisnya.

Gubernur Papua Lukas Enembe berkoordinasi dengan petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Jumat (2/4/2021).
Gubernur Papua Lukas Enembe berkoordinasi dengan petugas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Jumat (2/4/2021). (Tribun-papua.com/Musa Abubar)

Kemendagri menegaskan jika Lukas Enembe melakukan kunjungan ke luar negeri tanpa dokumen kelengkapan resmi, ia diancam sanksi yang diatur dalam Pasal 77 ayat 2 UU No 23 tahun 2014.

Pada ayat 2 poinnya menyebut bahwa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Presiden RI.

“Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian saudara dalam pelaksanaannya,” tulis Akmal Malik.
 

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved