Breaking News:

Survei SMRC: 60 Persen Warga Muslim Tidak Percaya Pemerintah Lakukan Kriminalisasi Ulama

Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari-5 Maret 2021 dengan melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak.

Tribunnews.com/ Vincentius Jyestha
Manajer Program SMRC Saidiman Ahmad 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) terkini menunjukkan mayoritas warga beragama Islam tidak percaya dengan anggapan bahwa pemerintah melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk kriminalisasi ulama.

“Sekitar 60 persen warga Muslim tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, sementara yang percaya 27 persen,” kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad dalan rilis virtual, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Survei SMRC: 7,1 Persen Masyarakat Selalu Takut Bicara Politik

Temuan itu disampaikan Saidiman dalam rilis hasil survei secara daring bertajuk “Sikap Publik Nasional terhadap FPI dan HTI”.

Survei berskala nasional itu dilakukan pada 28 Februari-5 Maret 2021 dengan melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak.

Margin of error survei diperkirakan kurang 3,07 persen.

Sejalan dengan itu, survei juga menemukan bahwa 54 persen warga muslim tidak percaya bahwa keinginan umat Islam sekarang sering dibungkam pemerintah atau negara.

Responden yang percaya 32 persen dan tidak menjawab 14 persen.

Baca juga: Survei SMRC: Pemilih PKS Paling Banyak Tak Setuju Pelarangan HTI, Sementara Terkait FPI . . .

Sekitar 54 persen warga Muslim tidak percaya bahwa dakwah Islam sering dibatasi atau dihalang-halangi oleh pemerintah.

Responden yang percaya 32 persen dan tidak menjawab 13 persen.

Di sisi lain, 55 persen warga muslim menyatakan tidak setuju dengan gagasan agar pendakwah agama (ustadz, pendeta, pastor, biksu) harus mendapat izin dari pemerintah.

Baca juga: Survei SMRC: Warga Muslim Terbelah Dalam Menilai Peristiwa Bentrokan Anggota FPI dengan Polisi

Responden yang setuju 38 persen dan ada 7 persen yang tidak menjawab.

Menurut Saidiman, meski mayoritas warga muslim tidak tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap ulama, melakukan pembungkaman terhadap umat Islam, dan membatasi dakwah, temuan bahwa cukup banyak yang mempercayai anggapan itu perlu mendapat perhatian pemerintah.

“Nampaknya pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan umat Islam bahwa tuduhan kriminalisasi ulama dan pembungkaman terhadap umat Islam tidaklah benar,” ujar Saidiman.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved