Breaking News:

Mudik Lebaran 2021

Ketua DPR: Larangan Aktivitas Mudik Harus Adil dan Konsisten

Hal itu disampaikan Puan berkaitan dengan larangan aktivitas mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Suasana sepi penumpang tampak terlihat di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (31/3/2021). Keputusan Pemerintah pusat melarang mudik Lebaran 2021 untuk semua lapisan masyarakat Indonesia berdampak pada perusahaan angkutan, salah satunya Perusahaan Otobus (PO) yang dinilai akan merugi. Para pengusaha PO meminta Pemerintah Pusat melakukan pertimbangan ulang terkait larangan mudik tahun ini. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah konsisten terhadap kebijakan yang diambil terkait pengendalian mobilitas warga untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

Hal itu disampaikan Puan berkaitan dengan larangan aktivitas mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini.

Puan mengungkapkan sebelum memutuskan melarang aktivitas mudik, pemerintah sudah beberapa kali memberikan imbauan atau larangan untuk bepergian saat libur panjang. 

Namun faktanya, tetap ada peningkatan mobilitas warga pada beberapa hari libur panjang yang lalu.

“Konsistensi penerapan kebijakan di lapangan harus dilakukan untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan. Larangan aktivitas mudik harus adil dan konsisten,” kata Puan, di Jakarta, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Mudik Lebaran Dilarang, Kemenhub Kurangi Layanan Operasional KA

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 sekaligus menjaga geliat perekonomian memang tidak mudah. 

Pelarangan mudik bisa mencegah penyebaran Covid-19, tapi mengurangi putaran perekonomian dari pusat ke daerah.

Masyarakat pun, kata Puan, masih bertanya-tanya mengapa mudik dilarang tetapi tempat wisata diizinkan buka meski tetap ada pembatasan. 

Karena itu, Puan meminta pemerintah memanfaatkan waktu untuk mematangkan kebijakan terkait mudik, ibadah di bulan Ramadan, dan tempat wisata, agar pencegahan penyebaran Covid-19 dan menjaga perekonomian dapat berjalan adil serta efektif.

“Tidak boleh ada lagi kebijakan yang membingungkan masyarakat. Siapkan mekanismenya, sumber daya manusianya, supaya penerapan dan pengawasan di lapangan konsisten,” ujar Puan.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah berkorban tidak mudik, sudah mengikuti aturan, justru kecewa karena orang lain melanggar tapi tidak ditindak karena belum ada payung hukumnya,” imbuhnya.

Hal lain yang perlu dilakukan, kata Puan, adalah sosialisasi yang massif dan efektif supaya masyarakat mau bersama-sama berkorban menunda mudik demi mencegah penyebaran Covid-19.

“Mari kita mawas diri, bersabar menahan kerinduan berkumpul bersama keluarga di kampung halaman, demi kebaikan kita bersama,” pungkasnya. 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved