Breaking News:

Survei IPO: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin Jomplang

Dedi Kurnia Syah menyebut, kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak seimbang alias jomplang.

screenshot
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut, kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tidak seimbang alias jomplang.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan IPO pada akhir Maret hingga awal April terhadap 1.200 responden.

Dalam survei IPO, 56 persen publik puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

"Kepuasan terhadap kinerja presiden ada 56 persen masyarakat menilai bahwa kinerja presiden sangat puas. Sementara hanya 37 yang menyatakan tidak puas," kata Dedi dalam diskusi Polemik bertajuk 'Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024' secara daring, Sabtu (10/4/2021).

Dari kepuasan tersebut, IPO membaginya kedalam tiga bidang, yaitu sosial, ekonomi, dan bidang politik hukum.

Ketiga bidang tersebut publik juga puas dengan kinerja Jokowi.

"Bidang sosial presiden mendapatkan tingkat kepuasan 58 persen, bidang ekonomi 55 persen dan bidang politik hukum rendah 43 persen. Artinya lebih besar yang menyatakan tidak puas yaitu sebesar 49 persen," ujar Dedi.

Sementara itu, publik menilai rendah kinerja Wapres Ma'ruf Amin.

Dedi menyebut, hanya 36 persen masyarakat yang puas terhadap kinerja Ma'ruf Amin.

"Yang kedua kalau dibandingkan dengan wakil presiden nah ini terlihat kejomplangannya. Wakil presiden hanya mendapatkan nilai kepuasan dari perspektif publik itu 36 persen,.sementara 51 persen menyatakan tidak puas," ujarnya.

Baca juga: PKS Kritik Kinerja KPK, Singgung Kasus BLBI & Pelindo II: Publik Berharap Besar, Jangan Disia-siakan

"Begitu juga dipecahkannya di bidang sosial menyatakan puas hanya 40 persen adanya keterlibatan wapres, bidang ekonomi sangat rendah 29 persen, kemudiqn bidang politik dan hukum hanya 38 persen," imbuhnya.

Atas dasar itu, Dedi melihat survei tersebut menjadi pesan untuk pihak Istana bahwa kerja kolektif antar presiden dan wapres tidak terlihat di masyarakat.

"Artinya sekarang orang melihat bahwa Presden Joko Widodo bekerja tidak melibatkan wakil presiden. Begitu juga Wakil Presiden mungkin bekerja tidak berani untuk menunjukkan ke publik sehingga tidak diketahui," pungkasnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved