Breaking News:

Fraksi PKS Sebut Peleburan Kemenristek Cerminkan Suramnya Pembangunan Ristek di Indonesia 

Mulyanto mengatakan penempatan fungsi ristek di Kemendikbud merupakan langkah mundur karena dapat menjadikan riset sebagai kegiatan akademik semata.

Dok/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penggabungan Kemristek dengan Kemendikbud oleh Pemerintah dikhawatirkan Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto akan berdampak pada mengecilnya aktivitas riset dan inovasi sebagai mesin penggerak pembangunan inovasi nasional.

Mulyanto mengatakan penempatan fungsi ristek di Kemendikbud merupakan langkah mundur (set back) karena dapat menjadikan riset sebagai kegiatan akademik semata.

Bukan sarana meningkatkan daya saing inovasi nasional.

Baca juga: Ketua Fraksi PKS Minta Aparat Segera Tangkap Jozeph Paul Zhang Atas Dugaan Penistaan Agama

Padahal menurut Mulyanto, garda terdepan pengembangan inovasi nasional adalah industri bukan lembaga litbang.

Lembaga litbang, baik lembaga riset kementerian teknis, LPNK Ristek, maupun Perguruan Tinggi adalah lembaga penunjang. 

Lembaga litbang adalah penghasil pengetahuan (invensi), sementara industri adalah pengguna pengetahuan untuk diubah melalui proses kreatif menjadi produk barang atau jasa inovasi.

"Dengan penggabungan Kemenristek dalam Kemendikbud, maka dikhawatirkan akan semakin jauh hilirisasi hasil riset menjadi produk barang/jasa inovasi. Karena beban Kemendikbud sangat besar dari urusan PAUD, ijazah palsu, perguruan tinggi abal-abal, sampai plagiarisme," ujar Mulyanto, dalam keterangannya, Senin (19/4/2021). 

"Karena itu PKS dengan tegas meolak penggabungan kedua Kementerian tersebut.  Apalagi sisa Pemerintahan Jokowi tinggal 2-3 tahun lagi, padahal untuk adaptasi teknis organisasi saja memerlukan waktu 2-3 tahun, belum lagi proses adaptasi budaya,"  imbuhnya. 

Mulyanto menambahkan BATAN dan LAPAN adalah dua LPNK yang dibentuk berbasis undang-undang, yakni UU No. 10/1997 tentang Ketenagnukliran dan UU No. 21/2013 tentang Keantariksaan. Karena itu LPNK ini tidak dapat dilebur ke dalam BRIN. 

"Itu menyalahi undang-undang," kata Mulyanto. 

Baca juga: Fraksi PKS DPR: Listrik Indonesia Sudah Mahal, Jangan Dinaikkan Lagi

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved