Breaking News:

OTT Menteri KKP

Sidang Kasus Suap Izin Ekspor Benur, Edhy Prabowo Tak Puas Kuota 139 Juta Lalu Naikkan 3 Kali Lipat

Edhy Prabowo disebut tak puas dengan kuota sebesar 139 juta yang mulanya ditetapkan bagi para perusahaan calon pengekspor benur.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo (kiri) menjalani sidang perdana kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster atau benur yang digelar secara virtual dari Pengadilan Tipikor di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/4/2021). Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo selaku terdakwa, kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan suap izin ekspor benih bening lobster, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (21/4/2021). 

Di persidangan, Edhy Prabowo disebut tak puas dengan kuota sebesar 139 juta yang mulanya ditetapkan bagi para perusahaan calon pengekspor benur.

Hal ini diungkap oleh Mantan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar selaku saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Awalnya jaksa bertanya ke saksi terkait kuota bagi perusahaan yang menerima jatah budidaya dan ekspor benur. 

"Berdasarkan surat dari Kepala badan riset dan sumber daya manusia tanggal 8 April itu diarahkan kepada menteri itu menggambarkan bahwa yang bisa dikelola bukan bisa diekspor, yang bisa dikelola 139 juta," kata Zulficar dalam persidangan.

Baca juga: Tak Tertutup Kemungkinan KPK Jerat Korporasi di Kasus Edhy Prabowo

Adapun penetapan kuota 139 juta bersumber dari rekomendasi Komite Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan) dan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM).

Komnas Kajiskan sendiri berisi individu yang punya kecakapan di bidang stok manajemen sumber daya perikanan.

"Ini yang merekomendasikan kepada BRSDM. BRSDM baru bisa mengeluarkan rekomendasi ini," kata Zulficar.

Namun Edhy Prabowo disebut tak puas dengan jumlah kuota yang ditetapkan.

Pihak lainnya yang juga merasa tidak puas yakni penasihat dan staf khusus menteri.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved