Breaking News:

Penembakan di Papua

Pernyataan Ketua MPR RI Dinilai Berpotensi Mendorong Eskalasi Kekerasan di Papua dan Papua Barat

Menurut Usman hak asasi manusia merupakan kewajiban konstitusi sehingga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan negara.

Tribunnews.com/ Dennis Destryawan
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid 

Menurutnya kebijakan tersebut hanya akan mendorong eskalasi konflik.

"Itu harus dibatalkan karena tidak sesuai prinsip negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia. Menegasikan hak asasi itu menyalahi konstitusi," kata Usman.

Ia mengatakan pihaknya sama sekali tidak menolak penghukuman atau pengusutan kasus atas suatu tindak kriminal.

Baca juga: KKB Diduga Tak Targetkan Kabinda Papua Saat Bentrok Dengan Aparat di Deoga

Baca juga: Doni Monardo Kenang Kabinda Papua Putu Danny Sebagai Pemberani

Baca juga: Pengamat Intelijen: KKB Ingin Papua Terus Mencekam

Namun, kata dia, untuk tindakan kriminal bersenjata yang dilakukan oleh aktor non-negara, sebaiknya tetap diproses dengan pendekatan hukum yang dilakukan secara efektif, imparsial, terbuka dan memenuhiasas peradilan yang adil (fair trial) dengan tetap menghindaripenggunaan hukuman mati.

Usman mengatakan pihaknya juga kembali mendesak pihak berwenang untukmenyelidiki dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Berdasarkan catatan Amnesty, kata dia, sejak Februari2018 sampai Desember 2020 ada setidaknya 47 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dengan total 80 korban.

"Tahun 2021 saja, sudah ada setidaknya lima kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan, dengan total tujuh korban," kata Usman.

Diberitakan sebelumnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta aparat TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) turunkan kekuatan penuh yang dimiliki untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa.

"Saya meminta pemerintah dan aparat keamanan tidak ragu dan segera turunkan kekuatan penuh menumpas KKB di Papua yang kembali merenggut nyawa. Tumpas habis dulu. Urusan HAM kita bicarakan kemudian. Kalau perlu turunkan kekuatan 4 Matra terbaik yang kita miliki selain Brimob Polri. Gultor Kopassus, Raiders, Bravo dan Denjaka. Kasih waktu satu bulan untuk menumpas mereka,” kata Bamsoet melalui keterangannya di Jakarta, Senin (26/4/2021).

Berita terkait

Penulis: Gita Irawan
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved