Breaking News:

Terilhami Ramainya Kasus Gisel, Advokat Gugat Penjelasan Pasal UU Pornografi ke MK

Penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa) 

Padahal hak asasi manusia itu juga dihalangi kebebasan orang lain.

Baca juga: Kata Membuat dalam UU Pornografi Sempat jadi Polemik, Ini Penjelasan dari Advokat Hukum

"Kalau kepentingan pribadi itu dimaknai karena hak asasi manusia, setiap individu punya hak untuk mengabadikan konten pornografi miliknya tentu bagi kita."

"Hal yang namanya hak asasi manusia itu dihalangi oleh kebebasan orang lain," tegas Sholeh.

Menurut Sholeh, Indonesia adalah negara uang bermartabat, bermoral dan ketimuran.

Oleh karena itu, konten pribadi dalam bentuk apapun itu dilarang.

Pelarangan tersebut juga didasari oleh Pasal 4 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Baca juga: Kasus Video Syur Gisel Jadi Sorotan Media Inggris, Pertanyakan Undang-undang Pornografi di Indonesia

Semua Pembuat Konten Pornografi Harus Jadi Tersangka

Dalam kasus pornografi yang menimpa Gisel, ia tidak bisa dijadikan tersangka jika menggunakan penjelasan Pasal 4 Ayat 1.

Sholeh mengatakan, Gisel menjadi tersangka karena gisel yang ceroboh dengan mengirim konten pornografinya ke pasangannya.

Kemudian HP pasangannya yang terdapat video Gisel di dalamnya hilang.

Halaman
1234
Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved