Breaking News:

Revisi UU KPK

51 Guru Besar Surati Mahkamah Konstitusi Minta UU KPK Hasil Revisi Dibatalkan

51 Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia mengambil inisiatif untuk mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - 51 Guru Besar dari berbagai universitas di Indonesia mengambil inisiatif untuk mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Secara garis besar, surat tersebut dimaksudkan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan pengundangan UU KPK hasil revisi.

Revisi yang dimaksud adalah Undang-Undang 19 Tahun 2019 hasil perubahan dari UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Karena sebagaimana diketahui, pada Selasa (4/5/2021) pekan depan, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan uji materi UU KPK.

Dalam suratnya, Koalisi Guru Besar Antikorupsi Indonesia menyebut, alih-alih memperkuat, eksistensi UU Nomor 19 Tahun 2019 justru memperlemah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

"Situasi ini sangat bertolak belakang dengan cita-cita pembentukan KPK yang menitikberatkan pada upaya pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan," demikian bunyi surat yang diterima Tribunnews.com, Jumat (30/4/2021).

Baca juga: Duet Risma-KPK Atur Strategi Cegah Korupsi Bansos Terulang: Pengaduan Sistem Whistleblower

Para guru besar berpandangan substansi UU Nomor 19 Tahun 2019 secara terang-benderang telah melumpuhkan lembaga antirasuah itu, baik dari sisi profesionalitas dan integritasnya.

Mereka mencontohkan, seperti mulai dari hilangnya independensi, pembentukan dan fungsi berlebih Dewan Pengawas, kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sampai pada alih status kepegawaian KPK ke ASN.

"Sehingga, akibat perubahan politik hukum pemerintah dan DPR itu, terdapat persoalan serius yang berimplikasi langung pada penanganan perkara tindak pidana korupsi," kata para guru besar.

Baca juga: Ketua Komisi III DPR Herman Hery Klarifikasi Kasus Bansos Covid-19 ke KPK

Halaman
1234
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved