Breaking News:

Calon Hakim Agung

2 Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak Lolos Seleksi Kualitas

Komisi Yudisial RI mengumunkan hasil Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung RI secara daring pada Rabu (5/5/2021).

youtube
Gedung Mahkamah Agung 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Yudisial RI mengumunkan hasil Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung RI secara daring pada Rabu (5/5/2021).

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial RI Siti Nurdjanah mengumumkan sebanyak dua orang Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak lolos pada seleksi yang dilakukan secara daring 14 sampai 16 April 2021 lalu.

Ia mengatakan Seleksi Kualitas terdiri dari beberapa komponen yang dipakai untuk mengukur kualitas Calon Hakim Agung.

Komponen tersebut, kata dia, di antaranya adalah mengenai Karya Profesi, Kemudian Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), Tes Karya Tulis, Tes Kasus Hukum, dan Tes Objektif.

Dari 113 jumlah peserta yang ikut tes kualitas yang dinyatakan lulus ada 45 orang.

Para peserta yang lolos hasil seleksi diharapkan dapat mengisi 13 lowongan Hakim Agung yang terdiri dari dua Hakim Agung Agung Kamar Perdata, delapan Hakim Agung Kamar Pidana, satu Hakim Agung Kamar Militer, dan dua Hakim Agung Tata Usaha Negara khusus pajak.

"Untuk Kamar Tata Usaha Negara, yang mengikuti tes empat orang, yang dinyatakan lulus ada dua orang," kata Siti pada Rabu (5/5/2021).

Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak yang pertama lulus Seleksi Kualitas adalah Ak. Setiyono, S.H., M.H. yang saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Baca juga: Hakim MK Singgung Sikap Jokowi Tak Teken UU KPK Hasil Revisi

Kemudian Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak yang pertama lulus Seleksi Kualitas adalah Dr. Mustamar, S.H., M.H. yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Wilayah III Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Bagi para peserta yang dinyatakan lulus, kata dia, akan mengikuti tes tahap ketiga yaitu tes kesehatan, tes assesment, dan rekam jejak.

"Pemeriksaan kesehatan ini Komisi Yudisial bekerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah yaitu RSPAD Gatot Soebroto. Tentunya menggunakan protokol kesehatan yang sangat ketat karena tidak bisa daring dan peserta akan datang dan melampirkan Tes PCR yang masih valid," kata Siti.

Untuk test profile assesment, kepribadian, dan kompetensi akan dilakukan secara daring karena kondisi belum memungkinkan tatap muka.

"Untuk test rekam jejak melibatkan beberapa lembaga di antaranya masyarakat, KPK, PPATK dan Mahkamah Agung," kata Siti.

Penulis: Gita Irawan
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved