Breaking News:

Formappi Sampaikan 8 Catatan Kritis Terkait Fungsi Pengawasan DPR

Peneliti Formappi bidang Anggaran, Yohanes Taryono menjabarkan ada delapan catatan kritis terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan DPR.

Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (18/6/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyampaikan evaluasi Kinerja DPR RI Masa Sidang (MS) IV Tahun Sidang (TS) 2020-2021 atau dalam kurun waktu sejak 8 Maret sampai 9 April 2021

Peneliti Formappi bidang Anggaran, Yohanes Taryono menjabarkan ada delapan catatan kritis terhadap fungsi pengawasan yang dilakukan DPR.

Pertama, terkait pengawasan atas pelaksanaan Undang-undang, pengawasan DPR menjangkau hingga peraturan-peraturan turunannya seperti Peraturan Menteri.

Hasil pengawasan disampaikan dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah melalui kementerian terkait.

Baca juga: Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas 2021, Jubir Wapres Sebut SE Kapolri Ciptakan Suasana Kondusif

Formappi menilai rekomendasi yang disampaikan oleh DPR nampak cukup kritis.

Namun, kekritisan DPR tak selalu ditindaklanjuti mitra kerjanya.

Dia mencontohkan beberapa rekomendasi DPR terlihat diabaikan oleh mitra kerja seperti rekomendasi Komisi IV kepada pemerintah tentang perlunya pembentukan Badan Pangan Nasional.

Kemudian Badan POM yang menafikan rekomendasi Raker Komisi IX pada 10 Maret 2021 bersama Kemenkes, Badan POM dan Kemenristek.

"Fungsi pengawasan pun hanya menjadi formalitas belaka. Ini namanya basa-basi demokrasi atau basa-basi tata kelola pemerintahan," kata Taryono dalam diskusi virtual bertajuk 'Evaluasi Kinerja DPR MS IV Tahun 2020-2021: DPR Kapan Majunya Sih?', Rabu (5/5/2021).

Kedua, fungsi DPR dalam menindaklanjuti temuan BPK mestinya akan efektif dengan keberadaan BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara).

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved