Breaking News:

Putusan MK Soal Uji Materi UU KPK sebagai Penyempurnaan Tugas dan Batasan Kewenangan Dewas

(MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, khususnya terkait ketentuan soal izin penyadapan dan penggeledahan

Tribunnews.com/ Taufik Ismail
Politikus PDIP Masinton Pasaribu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (2019/09/07). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, khususnya terkait ketentuan soal izin penyadapan dan penggeledahan.

Gugatan perkara nomor 70/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, Mahrus Ali, dan merupakan satu dari total tujuh permohonan yang diterima MK terkait pengujian UU KPK.

Merespons hal itu, DPR RI pengusul revisi terhadap UU KPK (UU No.30 Tahun 2002) menghormati putusan MK tersebut.

"Menghormati putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK sebagai putusan final dan mengikat," kata Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu kepada wartawan, Rabu (5/5/2021).

Masinton menjelaskan, prinsip DPR sebagai pengusul revisi terhadap UU KPK sebelumnya adalah untuk melengkapi asas penegakan hukum seperti asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari sebuah proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga KPK.

"Agar seluruh proses penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak dilakukan semena-mena tanpa mekanisme pengawasan serta tidak mudah setiap saat digugat oleh pihak-pihak yang berperkara di KPK," ujarnya.

Masinton mengungkapkan, ada empat hal penting sebagai substansi dalam revisi UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Keempatnya adalah perlunya dibentuk Dewan Pengawas, Pengaturan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, Penerbitan SP3, serta Status kepegawaian KPK yang belum diatur dalam UU KPK yang lama.

Baca juga: Uji Formil UU KPK Ditolak MK, Saatnya Perkuat Dukungan ke KPK

Masinton menilai, putusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU KPK untuk penyempurnaan tugas Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

"Kami memandang bahwa putusan MK tanggal 4 Mei 2021 yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap beberapa pasal dalam UU KPK yang baru yakni UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK menurut kami adalah merupakan penyempurnaan tugas dan batasan kewenangan tentang Dewan Pengawas KPK sebagai alat kelengkapan dalam kelembagaan KPK, terutama tentang mekanisme teknis penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

"Serta mekanisme waktu dalam penerbitan kasus yang akan dihentikan atau SP3. Dimana dalam UU KPK sebelumnya atau UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mengatur tentang mekanisme kewenangan penyadapan dan penggeledahan, serta tidak adanya kewenangan pemberian SP3 terhadap kasus-kasus lama yang telah bertahun-tahun ditangani oleh KPK namun tidak dibawa ke pengadilan tipikor," lanjutnya.

Lebih lanjut, Masinton mengatakan putusan MK tersebut memperjelas dan mempertgas bahwa revisi terhadap UU 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK adalah sah secara formil dan materil, tidak cacat prosedur seperti yang dituduhkan segelintir kelompok pegiat anti korupsi.

"Semangat pembentuk UU (DPR RI bersama pemerintah) dalam melakukan revisi terhadap UU KPK adalah ditujukan untuk kemajuan agenda pemberantasan korupsi yang berpegang pada asas-asas penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan dan bermanfaat untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia," pungkasnya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved