Breaking News:

Tak Masalah Kewenangan Dewas KPK Soal Izin Penggeledahan dan Penyadapan Dicabut

Komisi III DPR menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, khus

Tribunnews.com, Chaerul Umam
Arsul Sani. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, khususnya terkait ketentuan soal izin penyadapan dan penggeledahan.

MK menyatakan tindakan penyadapan yang dilakukan pimpinan KPK tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas (Dewas), namun cukup memberitahukan kepada Dewas.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, keputusan MK tersebut mutlak dihormati semua pihak, termasuk DPR sebagai pengusul revisi UU KPK.

"Nah bahwa kewenangan Dewas itu tadi dibatalkan, tak masalah juga. Karena dulu waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang atas perubahan kedua tentang Undang-Undang KPK itu yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 itu di DPR juga berkembang pendapat yang sama dengan yang dipertimbangkan MK," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Arsul mengungkapkan, sejak awal dirinya yang termasuk berpendapat mestinya dari awal dalam pembahasan Dewas itu cukup mendapat pemberitahuan saja saat KPK ingin melakukan penyadapan.

Jadi penyelidik, penyidik atau pimpinan KPK harus memberitahukan dan setelah itu Dewas melakukan audit secara berkala terhadap kerja kerja penyadapan yang dilakukan oleh jajaran penindakan KPK.

Baca juga: Putusan MK Soal Uji Materi UU KPK sebagai Penyempuraan Tugas dan Batasan Kewenangan Dewas

"Ketika kemudian itu dibatalkan berarti kan perizinan harus kembali kepada KUHAP. Dan kembali kepada KUHAP itu artinya maknanya harus minta izin pengadilan," ujar Waketum PPP itu.

Dijelaskan Arsul, setelah putusan MK itu, izin penyadapan akan diberikan oleh pengadilan dan butuh waktu lebih lama.

Namun, jik merujuk pada rapat kerja yang lalu, Ketua Dewas mengatakan pihaknya bisa memberikan izin penggeledahan dan penyadapan dalam waktu 24 jam.

"Cuman itu kan dianggap sebagai bentuk bagian intervensi dari katakanlah organ non yustisia karena ini dianggap organ sendiri terhadap kerja-kerja penegakan hukum," ucapnya.

"Tak masalah yang penting DPR tak boleh marah, kemudian katakanlah bodoh-bodohin MK atau paling tidak nyalahin MK," pungkas Arsul.

Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved