Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Selain Dirinya, Dirsoskam Antikorupsi KPK: Ada 8 Pejabat Eselon hingga Kasatgas Tak Lolos TWK

Dia membeberkan ke-75 orang tersebut diisi oleh sejumlah pejabat di KPK, di antaranya 8 pejabat eselon.

Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Direktur Dikyanmas KPK Giri Suprapdiono saat memberikan kata pengantar dalam webinar 'Millenial Bicara Anti Korupsi' yang disiarkan YouTube KPK, Jumat (4/9/2020). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, mengonfirmasi ada sekitar 75 orang pegawai KPK yang tidak lolos seleksi tes atau seleksi wawasan kebangsaan.

Dari ke-75 orang tersebut, dirinya menjadi orang yang juga tak lolos seleksi.

"Sudah dibuka dan diperlihatkan kepada beberapa pegawai. Jadi beberapa pejabat KPK yang struktural membuka lembaran yang berisi kesimpulan penilaian tersebut dan dari mereka lihat salah satunya namanya saya," kata Giri dalam diskusi Polemik Trijaya Dramaturgi KPK, Sabtu (8/5/2021).

Dia membeberkan ke-75 orang tersebut diisi oleh sejumlah pejabat di KPK, di antaranya 8 pejabat eselon.

"Ada satu pejabat eselon 1, kemudian 3 pejabat eselon 2 saya Direktur Sosialisasi Kampanye Antikorupsi, kemudian Kepala Biro SDM, kemudian Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi, di eselon 3 ada Kabag Perancangan Perundang-undangan dan Kabag SDM dan sebagainya," tambahnya.

"Yang menarik adalah hampir semua Kasatgas yang berasal dari KPK; tujuh kasatgas di penyidikan dan dua kasatgas di penyelidikan ada di 75 itu ada, dan seluruh pengurus inti dari wadah pegawai," kata Giri.

Para kasatgas tersebut, dikatakan Giri, tengah menangani kasus-kasus besar, di antaranya Novel Baswedan, Andre Nainggolan, dan penyidik lainnya.

"Dan mereka sedang menangani kasus-kasus yang mungkin tidak disampaikan ke publik. KPK kan fokusnya pada kasus-kasus besar," pungkasnya.

Baca juga: Tanggapan MUI soal Pertanyaan Tentang Qunut dalam Tes Seleksi Pegawai KPK

Diketahui, asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dilakukan dalam rangka pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI).

Pelaksanaan Asesmen Pegawai KPK bekerja sama dengan BKN RI telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. 

Hal ini juga merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 19/2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis: Reza Deni
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved