Breaking News:

Seleksi Kepegawaian di KPK

Pimpinan Komisi III Harap Novel Baswedan Dkk Diprioritaskan Jadi Tenaga PPPK, Bukan Dinonaktifkan 

Pegawai KPK yang tak lulus TWK bisa diprioritaskan ikut tes melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berpose usai wawancara khusus dengan Tribunnews di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/6/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR RI angkat bicara mengenai beredarnya Surat Keputusan (SK) penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK), termasuk didalamnya penyidik senior KPK Novel Baswedan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh berharap, mereka yang tak lulus TWK, dapat dipertimbangkan dan diprioritaskan mengikuti tes melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Saya berharap agar para pegawai yang tidak lulus dan memiliki integritas dan reputasi yang cukup baik dan menonjol tidak diberhentikan melainkan, dapat dipertimbangkan dan diprioritaskan untuk menjadi tenaga PPPK," kata Pangeran kepada wartawan, Rabu (12/5/2021).

"Sehingga  yang bersangkutan dapat meneruskan pengabdiannya dan membantu KPK untuk memberantas  korupsi di Indonesia," imbuhnya.

Baca juga: Penonaktifan 75 Pegawai KPK, Ray Rangkuti Sebut Itu Menyedihkan

Pangeran menjelaskan, langkah KPK menggelar TWK kepada seluruh pegawainya sebagai rangkaian proses alih status menjadi ASN sebagaimana amanah UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang diatur lebih lanjut pada PP 41 Tahun 2020.

Maka konsekuensinya para pegawai akan melalui tes kompentensi.

"Salah satunya tes wawasan kebangsaan yang meliputi integritas dalam berbangsa dan bernegara serta kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 45, NKRI dan netralitas serta antiradikalisme," ucap politikus PAN itu.

Baca juga: Plt Jubir KPK: Meski Telah Dinonaktifkan Hak 75 Pegawai Tetap Dijamin

Seperti diketahui, penonaktifan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya tertuang dalam surat yang diterima pada Selasa (11/5/2021). 

Penonaktifan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021.

SK itu tertanda Ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan di Jakarta, 7 Mei 2021. 

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved