Breaking News:

Mensos Sebut Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini beserta jajaran, Senin (17/5/2021). 

TRIBUNNEWS.COM/IST/HO
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengantar 15 pemulung binaan Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk bekerja di PT Waskita Karya. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Destiawan Soewardjono, tak hanya menyambut baik gagasan Kemensos tersebut. Ia juga cepat tanggap dengan segera menyebar ke-15 pemulung tersebut ke tiga lokasi proyek PT Waskita Karya, yaitu di Cimanggis Depok, Bekasi dan Cibitung. TRIBUNNEWS.COM/IST 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja (raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini beserta jajaran, Senin (17/5/2021). 

Rapat mengagendakan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penanggulangan Bencana

Dalam rapat itu, Risma mengatakan pemerintah tetap memutuskan nomenklatur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tidak disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana

Hal itu sesuai hasil keputusan rapat tingkat menteri, lembaga pemerintah di Kemenko PMK tentang finalisasi penyusunan DIM RUU Penanggulangan Bencana pada tanggal 10 Juli 2020. 

"Kelembagaan adalah pengaturan mengenai kelembagaan mengenai RUU Penanggulangan Bencana cukup yang pokok saja, khusunya yang terkait dengan fungsi lembaga penanggulangan bencana yang meliputi fungsi koordinasi, komando dan pelaksana," kata Risma di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta. 

"Sementara terkait nama nomenklatur lembaga tidak perlu menyebutkan nama dari lembaga yang menyelenggarakan penanggulangan bencana," imbuhnya. 

Risma menyebut, pengaturan terkait syarat dan tata cara pengangkatan kepala lembaga, penjabaran fungsi koordinasi, komando dan pelaksana serta tugas struktur organisasi dan tata kerja lembaga akan diatur dengan peraturan presiden (perpres). 

Hal itu dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas pengaturan yang memudahkan dalam melakukan perubahan atau adaptasi, yang kemungkinan akan terjadi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan tata kelola pemerintahan yang akan datang. 

Sementara untuk pengaturan pengalokasian anggaran penanganan penanaggulangan bencana, tidak perlu dalam bentuk dana siap pakai, melainkan cukup diatur dalam kaitannya dengan pengalokasian anggaran negara dalam penanggulangan bencana secara memadai. 

Baca juga: Buka cekbansos.kemensos.go.id, Cek Penerima Bansos Tunai Rp 300 Ribu Bulan Mei 2021

"Hal ini dimaksudkan untuk memghindari adanya mandatoris spending yang akan terlalu membebani anggaran negara dan untuk memberikan keleluasaan fiskal," ujar Risma. 

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved