Breaking News:

POPULER Nasional: 3 Anggota KKB Papua Serahkan Diri | Lolos Mudik Bakal Didatangi Polisi

Inilah berita populer nasional dalam 24 jam terakhir, tiga anggota KKB Papua Lekagak Telenggen serahkan diri hingga warga lolos mudik didatangi polisi

Tribunnews/Irwan Rismawan
Warga melintas di dekat spanduk peringatan untuk pemudik yang kembali ke Jakarta di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu (16/5/2021). Spanduk tersebut untuk memperingati warga yang kembali dari mudik agar membawa surat bebas Covid-19. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Kendati demikian, Yusri menyampaikan kebijakan ini merupakan opsi alternatif yang bakal dilakukan pihak kepolisian. 

SELANJUTNYA >>>

4. Jokowi Bahas Situasi Palestina dengan Negara Sahabat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkutuk keras tindakan Israel kepada negara Palestina.

Secara tegas, Jokowi meminta agar tindakan agresi Israel ke Palestina segera dihentikan.

Konflik Israel-Palestina ini pun telah memakan banyak korban jiwa.

Hal itu diungkapkannya lewat cuitan Twitternya, Sabtu (15/5/2021).

"Indonesia mengutuk keras serangan Israel yang telah merenggut ratusan korban jiwa, termasuk perempuan dan anak-anak. Agresi Israel harus dihentikan,” ujar Presiden.

Saat ini, kondisi Palestina menjadi satu isu global yang banyak menaruh perhatian dari sejumlah negara.

Jokowi menyampaikan, beberapa terakhir ini, ia menjalin komunikasI dengan beberapa pimpinan negara sahabat.

SELANJUTNYA >>>

5. Guru Besar UGM Minta Pegawai KPK Legowo

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Nurhasan Ismail menyampaikan pandangan hukumnya mengenai penonaktifan 75 pegawai KPK yang gagal lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

“Para pegawai yang tidak lulus harus berjiwa besar, karena ini perintah Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 yang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi," ujar Nur Hasan, Sabtu (15/5/2021).

Menurut Nurhasan, KPK adalah pelaksana Undang Undang, bukan pembuat Undang Undang.

Karena itu, KPK harus melaksanakan segala peraturan perundang-undangan selurus-lurusnya.

"Dalam UU no 19 th 2019 tentang KPK, disebutkan bahwa pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)," ujarnya.

"Karena itu diatur dalam Peraturan Pemerintah no 41 th 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN, dan disebutkan syarat alih pegawai KPK menjadi ASN, dan diatur lagi dalam peraturan komisi KPK Nomor 1 Tahun  2021 tentang mekanisme pengalihan pegawai KPK menjadi ASN sesuai UU Nomor 5 Tahun  2014 tentang ASN yang mengatur syarat-syarat menjadi ASN yang salah syarat adalah setia kepada Pancasila, UUD1945, NKRI dan pemerintah," tuturnya.

SELANJUTNYA >>>

(Tribunnews.com)

Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved