Breaking News:

Usul Terorisme Masuk RUU Penanggulangan Bencana, Risma Siapkan Penanganan Keluarga Mantan Napiter

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya menyiapkan penanganan keluarga mantan napi terorisme (napiter).

TRIBUNNEWS.COM/IST/HO
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengantar 15 pemulung binaan Balai Karya Pangudi Luhur Bekasi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk bekerja di PT Waskita Karya. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Destiawan Soewardjono, tak hanya menyambut baik gagasan Kemensos tersebut. Ia juga cepat tanggap dengan segera menyebar ke-15 pemulung tersebut ke tiga lokasi proyek PT Waskita Karya, yaitu di Cimanggis Depok, Bekasi dan Cibitung. TRIBUNNEWS.COM/IST 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya menyiapkan penanganan keluarga mantan napi terorisme (napiter).

Hal tersebut sejalan dengan usulan Risma, agar peristiwa terorisme masuk dalam Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB).

"Kita tangani sesuai dengan UU, jadi kita kan tidak sendiri, Kementerian sosial ini. Jadi beberapa anak-anak yang dari Poso itu kami tangani. Jadi artinya kalau itu diserahkan, kita nanti ada tim," ujar Risma di Kantor Kemensos, Jln Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (18/5/2021).

Risma mengatakan Kemensos bakal bekerjasama dengan Densus 88 Polri hingga Kemenkumham untuk penanganan keluarga mantan napiter.

Mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan Kemensos siap menangani pembinaan keluarga napiter jika mendapatkan tugas.

"Ada Densus, Polri, kemudian Kumham dan sebagainya. Kalau memang kita tangani kita akan tangani. Tapi memang kita tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa sendiri," tutur Risma.

Baca juga: Seorang Napi di Nunukan Kabur dari Lapas, Petugas Lakukan Pengejaran hingga ke Hutan

Sebelumnya, Risma mengusulkan agar peristiwa terorisme masukan dalam Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana (RUU PB) yang sudah masuk di Komisi VIII DPR RI.

“Selain bencana alam, ada juga bencana sosial yang bukan konflik sosial seperti  pengungsi yang belum diwadahi, bencana kesehatan non fisik ataupun kejadian teroris yang bisa dimasukan ke dalam RUU tersebut," ucap Risma.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved