Breaking News:

Ketika Mensos Risma Dicecar Anggota DPR Soal Kebijakan Tidurkan 21 Juta Data Ganda Penerima Bansos

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Kamis (3/6/2021).

screenshot
Komisi VIII DPR RI memanggil Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk membahas verifikasi dan validasi data penerima bantuan sosial (bansos). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Kamis (3/6/2021).

Agenda awal dari rapat ini sebenarnya adalah penyampaian pagu indikatif Kementerian Sosial tahun anggaran 2022.

Hanya saja, para wakil rakyat yang hadir dalam rapat itu enggan membicarakan anggaran sebelum Risma menjelaskan terkait kebijakan menidurkan 21 juta data ganda penerima bansos.

Salah satu yang mencecar Risma adalah anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Gerindra Jefry Romdonny.

Menurutnya penjelasan data ganda itu masih belum cukup jelas.

Baca juga: Penjelasan Risma soal Video Viral Bupati Alor Marahi 2 Stafnya

"Kalau menurut saya dari penjelasan double data itu belum cukup clear. Masalahnya begini, kalau ada double data memang ada yang kembali ke negara? Tapi dalam hal ini uangnya juga habis, ini perlu penjelasan ini bagaimana. Kalau 21 juta yang belum clear kita tidak bisa membahas mengenai anggaran," ujar Jefry, dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Mensos, Kamis (3/6/2021).

Anggota Komisi VIII dari Fraksi NasDem Rudi Hartono turut mempertanyakan tak ada penyelesaian yang jelas mengenai data ganda penerima bansos meski sudah terjadi dari 10 tahun silam.

Bahkan, Rudi mengaku kerap ditanya masyarakat mengenai hal itu saat menjalankan tugas di Dapilnya ketika masa reses.

Baca juga: Risma Bereaksi soal Bupati Alor Amon Djobo Marahi Staf Kemensos: Sebetulnya Bukan Bantuan PKH

"Data yang double ini dari 10 tahun lalu, setiap masyarakat reses selalu bertanya, saya janda susah tidak dapat bantuan, ini yang meninggal kok masuk dapat bantuan, waktu itu masa SBY, jadi banyak yang mengeluh, saya lapor ke dinas, ke kementerian seperti ping pong," jelas Rudi.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto pun turut menegaskan bahwa kejelasan mengenai data ganda penerima bansos ini sangatlah penting.

Baca juga: Mensos Risma Tanggapi Soal Kemarahan Bupati Alor

Menurutnya jumlah data ganda penerima bansos harus diketahui karena akan mempengaruhi jumlah anggaran yang didapatkan Kemensos pada 2022.

"Ini ada akibatnya dengan anggaran 2022 bu. Jadi yang saya kejar itu sebenarnya berapa orang, berapa banyak yang double terima, atau berapa banyak yang NIK nya tidak benar tapi yang terima. Kalau yang 138 juta itu ibu bersihkan bagus, tapi yang selama ini dikasih terus setiap tahun ternyata ini nggak tepat sasaran gitu lho. Namanya double, NIK nya double tapi disalurkan terus, itu berapa banyak?" kata Yandri kepada Risma.

"Nah itu berapa banyak karena berakibat dengan anggaran. Kecuali jika datanya sudah bersih, kita alihkan kepada yang berhak menerima. Tapi kita mau tahu dulu nih berapa sebenarnya kerugian negara bu? Kan tadi ibu bilang ada nama Yuli NIK nya banyak, kok habis duitnya? Ini himbara yang bermain atau siapa pemain di lapangannya?" kata Yandri.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved