Breaking News:

Pilpres 2024

Muncul Wacana Duet Cak Imin-AHY di Pilpres 2024, Demokrat: Sah-sah Saja, tapi Belum Prioritas

muncul Wacana untuk menduetkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di pilpres

Ist
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahkan memunculkan wacana untuk menduetkan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana untuk menduetkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam perhelatan Pilpres 2024 digaungkan oleh Waketum PKB Jazilul Fawaid.

Terkait hal itu, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan pihaknya menghormati adanya wacana tersebut.

Hanya saja pembahasan wacana itu belum menjadi prioritas Demokrat.

Baca juga: Muncul Wacana Duet Gus AMI-AHY Untuk Pilpres 2024, Bamsoet: Boleh Juga Nih

"Kami menghormati aspirasi politik yang berkembang di internal PKB terkait pemilihan presiden 2024, termasuk wacana memasangkan Mas Ketum AHY dengan Cak Imin. Sebagai wacana sah-sah saja, termasuk mengusulkan Cak Imin sebagai calon presidennya. Namun bagi Partai Demokrat, penyikapan dan pembahasan wacana seperti ini belum menjadi prioritas," ujar Kamhar, kepada wartawan, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Soal Koalisi Pilpres 2024, Elite Gerindra: Kalau dengan PDIP Kami Cocok Saja

Kamhar mengungkap partainya masih fokus pada agenda konsolisi internal untuk mempersiapkan Musda dan Muscab.

Selain itu juga fokus kepada konsolidasi eksternal yaitu melakukan kerja-kerja nyata yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat yang hingga kini masih diterpa kesusahan akibat krisis ekonomi dan krisis kesehatan.

Tak hanya itu, partai berlambang mercy itu juga tengah fokus terhadap advokasi kebijakan, untuk merespon dan melakukan telah kritis atas berbagai persoalan yang belum teratasi.

Dia mencontohkan ancaman terhadap pemberantasan korupsi yang berpotensi terganggu akibat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

"Kami sangat serius terhadap ini. KPK adalah anak kandung reformasi sebagai institusi yang dibentuk untuk menjawab masalah KKN khususnya korupsi yang merajalela di era orba," kata Kamhar.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved