Breaking News:

Pengadaan Alutsista Harus Sesuai Kemampuan Keuangan Negara

Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Andy Soebjakto menyatakan dukungan terhadap penguatan pertahanan negara dengan penyediaan alutsista

TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI
Dentuman tembakan kendaraan lapis baja milik Batalyon Kavaleri (Yonkav)-8 menggema di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur), Baturaja, Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu (14/11/2020) saat latihan menembak Tank Leopard pada Latihan Antar Kecabangan (Lat Ancab) Satgasrat Brigif R-9/DY Kostrad. Tembakan ini merupakan bagian dari tahapan dinamika pertahanan, dimana Alutsista dari seluruh kecabangan diuji kesiapan tempurnya, terutama kemampuan tembakan dan daya hancurnya terhadap sasaran, " kata Danyonkav-8 Mayor Kav Suharto. TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Andy Soebjakto menyatakan dukungan terhadap penguatan pertahanan negara dengan penyediaan alutsista yang semakin modern.

Sehingga, menurutnya, TNI semakin mampu berperan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Meski begitu, Andy menilai penyediaan alutsista seharusnya disesuaikan kemampuan keuangan negara. 

"Namun demikian, pengadaan dan penyediaan alutsista seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata berdasarkan realitas di lapangan berdasarkan matra darat, laut dan udara dan kemampuan keuangan negara," ucap Andy melalui keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).

Dinilai menilai sebaiknya pengadaan dan penyediaan alutsista tidak jor-joran, apalagi dengan mengandalkan utang. 

Beban utang negara saat ini, kata Andy, sudah sangat besar, dan akan makin menambah beban keuangan negara jika ditambah utang untuk pengadaan alutsista.

Baca juga: Anggaran Pembelian Alutsista 1.760 T, Pimpinan DPD RI: Mesti Dikaji Secara Komprehensif.

"Pengadaan alutsista harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas," ucap Andy.

Hal-hal yang berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang potensi penyimpangan dan perburuan rente, menurut Andy, harus sejauh mungkin dihindari. 

Potensi munculnya kebocoran harus ditutup sedini mungkin dan sebaik mungkin. Tindakan kebijakan yang mengundang kecurigaan publik justru bisa konterproduktif bagi citra Pemerintah.

"Mendesak Pemerintah untuk secara sungguh-sungguh memperkuat industri pertahanan dalam negeri," tutur Andy.

Dirinya menilai alutsista yang bisa diproduksi di dalam negeri, misalnya di PT. PAL atau PT. Pindad, tidak perlu diimpor dari luar negeri. 

Dukungan riset dan pengembangan untuk industri pertahanan dalam negeri harus ditingkatkan, baik dari segi anggaran maupun kebijakan. 

Dengan demikian ketergantungan terhadap impor makin berkurang, bahkan bisa melakukan ekspor ke negara-negara lain. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved