Breaking News:

Sertifikasi Dai

Tolak Sertifikasi Dai, HNW: Menambah Luka Umat yang Telah Dibuat Kecewa dengan Pembatalan Haji

anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi program sertifikasi Dai berjudul Kompetensi Penceramah

MPR RI
Wakil Ketua MPR RI, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi program sertifikasi Dai berjudul Kompetensi Penceramah yang akan diluncurkan oleh Kementerian Agama RI. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengkritisi program sertifikasi Dai berjudul Kompetensi Penceramah yang akan diluncurkan oleh Kementerian Agama RI.

Wacana program tersebut telah bergulir setidaknya sejak tahun 2015 dan terus ditolak oleh berbagai ormas besar di Indonesia seperti MUI, Muhammadiyah, NU dan Ikatan Dai Indonesia (Ikadi).

Hidayat mempertanyakan kebijakan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang justru hendak melanjutkan program yang kontroversial tersebut.

Baca juga: Fadli Zon Kritik Wacana Sertifikasi Wawasan Kebangsaan bagi Penceramah: Harus Ditolak

Sekalipun dengan beberapa perubahan, di tengah kekecewaan warga dan Umat terhadap berbagai kebijakan pemerintah seperti tes wawasan kebangsaan KPK dan pembatalan pemberangkatan jemaah haji Indonesia oleh Kemenag.

Baca juga: Kemenag akan Tingkatkan Kompetensi Para Dai dan Penceramah Agama terkait Wawasan Kebangsaan

Belum maksimalnya capaian program prioritas Kemenag seperti jumlah formasi PPPK untuk guru agama dan sertifikasi guru dan dosen agama, serta penanggulangan dampak dari Covid-19 di pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah di bawah kewenangan Kemenag.

"Wacana program sertifikasi dai yang kembali digulirkan Kementerian Agama ini menambah luka umat Islam yang telah dibuat kecewa dengan pembatalan haji sepihak oleh pemerintah. Menag harusnya memahami kondisi tak kondusif itu, dan menghentikan wacana program kontroversial ini,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Pria yang akrab disapa HNW ini menjelaskan, program sertifikasi dai layak ditolak karena diskriminatif dengan hanya ditujukan bagi penceramah agama Islam (Dai).

Padahal, dalam sambutan saat pengangkatannya sebagai Menteri Agama baru, Gus Yaqut menyatakan bahwa dirinya akan menjadi Menteri bagi semua agama.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menerima aspirasi dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Aspirasi itu, disampaikan pada pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar, kerjasama MPR dengan Jaringan Komunikasi Masjid dan Musholla (JARKOMM) Pejaten Timur di Jakarta, Selasa (16/3/2021).
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA menerima aspirasi dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Aspirasi itu, disampaikan pada pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar, kerjasama MPR dengan Jaringan Komunikasi Masjid dan Musholla (JARKOMM) Pejaten Timur di Jakarta, Selasa (16/3/2021). (MPR RI)

HNW mengingatkan agar Menag benar-benar menjalankan ucapannya tersebut seperti dalam kasus ini, dengan tidak mengarahkan program sertifikasi penceramah agama yang kontroversial itu, hanya kepada penceramah agama Islam saja dan tidak memberlakukannya pada penceramah-penceramah dari agama selain Islam.

Halaman
1234
Penulis: chaerul umam
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved