Breaking News:

Kemendagri Janji Segera Selesaikan Masalah Ibu Kota Maluku Utara

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menuturkan, persoalan bertahun-tahun ini akan diselesaikan.

ist
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, TERNATE - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berjanji segera memberikan kabar gembira terkait status Ibu Kota Maluku Utara yang sudah lebih dari 22 tahun ini menjadi permasalahan.

Hal itu dilakukan dalam rangka menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menyelesaikan permasalahan Sofifi sebagai Ibukota Maluku Utara yang tertunda selama 22 Tahun. 

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menuturkan, persoalan bertahun-tahun ini akan diselesaikan.

“Alhamdulillah berkat dukungan Bapak Gubernur, Ketua DPRD, Forkopimda, bupati/walikota dan juga tokoh-tokoh adat yang ada di Maluku Utara, semua norma-norma yang terkait dengan penetapan ibu kota, insyaallah kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Akmal di acara Launching e-Perda Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara di Ternate, Kamis (10/6/2021).

Baca juga: Inovasi Kemendagri Terkait KTP Digital yang Bisa Disimpan di HP, untuk Satu Data Kependudukan

Akmal mengatakan draft Pembentukan Kawasan Khusus tersebut juga telah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) untuk selanjutnya diterbitkan sebagai Peraturan Pemerintah yang dapat menjadi dasar dan payung hukum tentang kesepakatan Pembentukan Kawasan Khusus Ibu kota Sofifi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat celah hukum untuk membentuk kawasan khusus. 

Sebab, menurut Akmal, persoalan Ibu Kota Maluku Utara, tak dapat diselesaikan dengan membentuk daerah otonomi baru (DOB). 

Selain memancing daerah lain untuk mengajukan hal yang sama, persoalan dinamika internal Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku Utara juga menjadi pertimbangan. 

“Solusi terbaik adalah kita membentuk kawasan khusus, ini dimungkinkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, nah ini kita komunikasikan dengan baik,” ujarnya. 

Halaman
12
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved