Breaking News:

Ketua LP Ma'arif NU Minta Pemerintah Segera Menganulir Rencana Pajak terhadap Jasa Pendidikan

Penarikan pajak dianggap, bertentangan dengan upaya mencerdaskan bangsa dari pemerintah dan masyarakat.

zoom-inlihat foto Ketua LP Ma'arif NU Minta Pemerintah Segera Menganulir Rencana Pajak terhadap Jasa Pendidikan
Ilustrasi guru sedang mengajar di kelas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU KH Arifin Junaidi menolak rencana pemerintah menarik pajak terhadap jasa pendidikan. Ia meminta pemerintah segera menganulir rencana tersebut.

Menurut Arifin, alasan pemerintah menarik pajak dari jasa pendidikan tidak dapat dipahami.

Arifin kemudian menyinggung rencana pemerintah yang sempat memasukkan pendidikan dalam RUU Omnibus Law.

"LP Ma'arif NU PBNU menolak rencana penghapusan bebas pajak bagi lembaga pendidikan, dan meminta pemerintah membatalkannya," ujar Arifin.

"Setelah gagal memasukkan pendidikan dalam rezim bisnis saat menyusun RUU Omnibus Law, kini pemerintah akan mengenakan pajak bagi lembaga pendidikan," ucap Arifin.

Penarikan pajak, menurut Arifin, bertentangan dengan upaya mencerdaskan bangsa dari pemerintah dan masyarakat.

"Ini bertentangan dengan upaya mencerdaskan bangsa yang menuntut peran pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Harusnya pemerintah mendukung partisipasi masyarakat," kata Arifin.

LP Ma'arif NU, Arifin mengungkapkan sampai saat masih terus bergerak dan bergiat di bidang pendidikan bukan untuk mencari keuntungan finansial.

Baca juga: Pimpinan MPR Tegaskan Rencana Pajak Jasa Pendidikan Tidak Sesuai Pancasila

Melainkan untuk terus berperan serta dalam upaya mencerdaskan bangsa sebagai pelaksanaan amanat UUD 1945.

LP Ma'arif NU, katanya, bergiat di bidang pendidikan jauh sebelum kemerdekaan RI.

Halaman
123
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved