Breaking News:

Penanganan Covid

Komisi IX: Jokowi Harus Ambil Kebijakan Luar Biasa Agar Faskes Covid-19 Tidak Kolaps

Langkah luar biasa harus dilakukan secara nasional, tidak cukup dengan PPKM Mikro yang selama ini dilakukan.

Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meninjau kesiapan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyoroti lonjakan drastis penularan Covid-19 pasca-libur Lebaran lalu, yang berdampak pada meroketnya angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) fasilitas kesehatan di sejumlah daerah.

Menurut data Kemenkes per Jumat (11/6), BOR 4 provinsi bahkan sudah melewati batas WHO 60%, yakni Jawa Tengah (65%), DKI Jakarta (63%), Jawa Barat (62%) dan Kalimantan Barat (61%).

Khusus di RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta, bahkan BOR sudah sampai 75%.

Charles menilai angka BOR di 4 provinsi tersebut amat sangat mengkhawatirkan.

Apalagi beberapa laporan dari daerah yang menyebutkan ada pasien yang pingsan saat mengantre untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan ada pula yang meninggal dunia saat baru masuk UGD.

"Ini adalah prakondisi faskes yang terancam kolaps. Melihat kondisi demikian, pemerintah harus melakukan langkah luar biasa untuk meredam angka penularan, dan mengantisipasi agar faskes tidak kolaps karena BOR melampaui batas," ujar Charles, kepada wartawan, Minggu (13/6/2021).

Baca juga: Kakorlantas Minta Check Point PPKM Mikro Dimaksimalkan, Tekan Penyebaran Covid-19 di Zona Merah

Politikus muda PDI Perjuangan itu mengatakan langkah luar biasa tersebut harus dilakukan secara nasional, tidak cukup dengan PPKM Mikro yang selama ini dilakukan.

Menurut Charles, dalam kondisi darurat seperti ini, 'rem' harus ditarik oleh pusat. Bukan lagi oleh daerah dengan berdasarkan sistem zonasi (merah, oranye, kuning, hijau) sebagaimana aturan PPKM Mikro.

Apalagi, lanjutnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin pernah mengungkapkan indikasi bahwa ada pemerintah daerah yang dengan sengaja mengurangi testing hanya demi mengejar status zona hijau di wilayahnya.

"Dalam kondisi ledakan Covid-19 di depan mata ini, seluruh pemangku kebijakan dan pemimpin-pemimpin daerah harus terbuka dan jujur tentang kondisi kesehatan di wilayahnya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," kata Charles.

"Selebihnya, biar pemerintah pusat yang cepat ambil kendali supaya ledakan Covid-19 yang mungkin terjadi tidak sampai sedestruktif seperti di India," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved