Isu Presiden 3 Periode, Fadli Zon Sebut Cukup 2 Periode, Fahri Hamzah: Emang Tidak Ada Karir Baru?

TRIBUNNEWS.COM - Isu wacana perpanjangan masa kepemimpinan presiden menjadi 3 periode, masih bergulir di tengah masyarakat.

Awalnya, isu tersebut muncul dari komunitas relawan yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali maju di Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto.

Wacana ini disebut melanggar ketentuan konstitusi UUD 1945, yang menyebut presiden hanya boleh maju Pilpres 2 kali masa periode.

Lantas, sejumlah tokoh politis pun ikut mengkritik isu tersebut, seperti Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon.

Baca juga: Pimpinan MPR Bantah Ada Pembicaraan Jabatan Presiden 3 Periode dengan Pihak Istana

Melalui akun Twitter-nya, @FadliZon, Senin (21/6/2021), Fadli Zon menilai masa jabatan Presiden cukup 2 kali periode.

Menurutnya, masa presiden 2 periode sudah sesuai dengan nilai demokrasi.

"Sudah benar pembatasan masa jabatan Presiden maksimal 2 kali. Sesuai semangat perubahan n demokrasi. "

"Kalau hasil 2 periode baik, tinggal dilanjutkan penggantinya. Kalau 2 periode kacau n berantakan, diperbaiki Presiden baru," kata Fadli Zon.

Baca juga: Politikus Demokrat: Beredar Info Ada Lobi-lobi untuk Perpanjang Masa Jabatan Presiden Hingga 2027

Lanjutnya, jika ada yang ingin masa presiden menjadi 3 periode, Fadli Zon menduga ada pihak yang ingin mencari kesempatan pada wacana itu.

"Di luar itu, mungkin ada yang cari kesempatan n cari proyek," imbuh dia.

Kritik juga datang dari mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.

Politikus Partai Gelora itu menanyakan apakah tidak ada pekerjaan lain bagi presiden, jika jabatannya hanya selesai dalam 2 masa periode.

"Apakah memang tidak ada karir baru bagi seorang presiden yang sudah selesai 2 periode?," kata Fahri Hamzah, dikutip dari Twitternya, @FahriHamzah, Rabu (23/6/2021).

Selain dari deretan tokoh politik, Pakar Komunikasi Politik, Ade Armando juga memberi komentarnya atas isu wacana masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi 3 periode.

Ade mengatakan, wacana itu belum bisa terjadi karena harus mengubah (amandemen) konstitusi UUD 1945, yang dinilai tak mudah dilakukan.

Lanjutnya, jika amandemen konstitusi itu terealisasi, perpecahan di tengah masyarakat bisa saja terjadi.

"Ini kalau mau dilakukan harus amandemen, proses menuju amandemen itu sama sekali tidak mudah, apalagi dekrit presiden."

"Menurut saya, kalau sampai itu dikeluarkan. Kalau kata orang itu, akan perang beneran," ucapnya dikutip dari tayangan TV One Catatan Demokrasi, Selasa (22/6/2021).

Diketahui, tujuan M Qodari mendukung Jokowi 3 periode untuk menghindari polarisasi atau perpecahan pada 2024.

Sebaliknya, menurut Ade, kalau wacana itu sampai terjadi, polarisasi malah bisa terjadi sekarang, tak perlu menunggu sampai Pilpres 2024.

"Yang terjadi, polarisasi jangan di tunggu 2024, Sekarang pun sudah akan terjadi, akan ada orang turun ke lapangan," ungkap Direktur Komunikasi Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu.

Lebih lanjut, Ade menuturkan masih banyak calon presiden (capres) lain yang potensial maju Pilpres 2024, tidak harus Jokowi maju kembali.

Berdasarkan hasil survei SMRC, kata Ade, ada tiga nama tokoh yang selalu berada di posisi atas sebagai capres di Pilpres 2024.

Baca juga: Ada Wacana Presiden Tiga Periode, Pengamat: Ide yang Dorong RI Menuju Kemunduran Demokrasi

"Kalau kita bicara survei, adalah Prabowo tetap terkuat untuk maju, kemudian, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan," tuturnya.

Dikatakannya, polarisasi akan tetap terjadi di saat Pilpres nanti.

"Kenapa kalau Prabowo, ada Anies, dan Ganjar yang maju. Kita tak bisa mengharapkan polariasi tidak terjadi," kata dia.

Baca berita seputar wacana presiden 3 periode lainnya

(Tribunnews.com/Shella Latifa)