Breaking News:

Penanganan Covid

Vaksinasi Covid-19 Bersifat Wajib, Ombudsman RI Dorong Pemerintah Intensifkan Edukasi ke Masyarakat

Ombudsman Republik Indonesia mendukung upaya Pemerintah dalam hal menekan laju penularan virus Covid-19, salah satunya percepatan pemberian vaksinasi.

Tribunnews/Irwan Rismawan
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin Covid-19 pada warga saat vaksinasi Covid-19 keliling Polda Metro Jaya di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Kamis (25/6/2021) malam. Polda Metro Jaya menggelar vaksinasi Covid-19 keliling di kawasan titik pembatasan mobilitas saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro guna mempercepat target pemerintah menjalankan program vaksinasi Covid-19. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meningkatnya kasus positif Covid-19 pasca libur hari raya, yang juga disertai dengan peningkatan angka kematian akibat paparan Covid-19, mengakibatkan perlunya upaya ekstra keras dari pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Ombudsman Republik Indonesia mendukung upaya Pemerintah dalam hal menekan laju penularan virus Covid-19, salah satunya percepatan pemberian vaksinasi bagi sebanyak mungkin masyarakat Indonesia serta untuk memastikan kecukupan ketersediaan vaksin.

Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI pengampu sektor kesehatan, Indraza Marzuki Rais.

Indraza menyampaikan, dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 pada 9 Februari 2021 lalu, menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 bersifat wajib.

"Sebagaimana tertuang dalam Pasal 13A Ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud wajib mengikuti vaksinasi Covid-19," kata Indraza dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021).

Meskipun disadari, bahwa terdapat pengecualian bagi sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikator yang telah ditentukan.

Baca juga: Percepat Vaksinasi Covid-19, Polres Trenggalek dan Forkopimda Siapkan Gebyar Berhadiah

Dalam rangka memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya program vaksinasi, Ombudsman juga meminta kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif serta intensif kepada masyarakat sampai pada tingkat satuan masyarakat terkecil mengenai prosedur, tujuan dan manfaat dari vaksin.

Termasuk penjelasan mengenai jaminan mutu produk vaksin, khasiat dan keamanan vaksin serta tanggung jawab hukum yang akan diberikan oleh Pemerintah terhadap kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI).

Sehingga diharapkan upaya tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi yang tengah gencar dilakukan.

Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik juga turut serta mengawasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di seluruh Provinsi

"Proses vaksinasi Covid-19 ini kami harapkan berjalan dengan tertib dan transparan serta masyarakat teredukasi dengan baik tentang pentingnya vaksinasi bagi keselamatan dan kesehatan orang banyak," ucap Indraza.

Indraza menambahkan, hadirnya vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu upaya untuk mengakhiri pandemi Corona, sembari dirinya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus berperan aktif menerapkan protokol kesehatan baik diri sendiri, keluarga dan lingkungan, serta sesegera melakukan vaksinasi di sentra vaksinasi terdekat.

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved