Breaking News:

Virus Corona

Kritik Fadli Zon kepada Pemerintah: Mobilitas Rakyat Dibatasi, TKA China Masih Bisa Melenggang

Kedatangan 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Sabtu (3/7/2021) lalu mentangkan polemik tersendiri.

dok. DPR RI
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam dialog virtual antara AIPA dan Parlemen Uni Eropa (EP), Selasa (22/6/2021). 

TRIBUNNEWS.COM - Kedatangan 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sabtu (3/7/2021) lalu, mentangkan polemik tersendiri.

Lantaran kedatangan mereka di tengah penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Beberapa politikus memberikan kritiknya terhadap sikap pemerintah, termasuk Fadli Zon.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI tersebut mengatakan bahwa berhasil masuknnya TKA China ke Indonesia merupakan hasil arogansi dari pemerintah.

Fadli Zon mengatakan bahwa hal tersebut berbanding terbalik dengan dibatasinya mobilitas dari masyarakat.

Baca juga: Percepat Capaian Herd Imunity, Sentra Vaksinasi Covid-19 Kalbis Institute Targetkan 3.000 Orang

Baca juga: Airlangga Apresiasi Sinergi Pemerintah dan Rakyat China dalam Pembangunan

"Soal pernyataan jgn permasalahkan TKA asing. Inilah contoh arogansi kekuasaan yg dipertontonkan di tengah kedaruratan. Ini pula yg mereduksi kepercayaan rakyat pd pemerintah. Mobilitas rakyat dibatasi ketat bahkan dg kendaraan militer, TKA dr China masih bisa melenggang," tulis Fadli Zon di akun twitternya.

Fadli Zon komentari soal TKA China yang masuk Indonesia s
Fadli Zon komentari soal TKA China yang masuk Indonesia saat diberlakukan PPKM Darurat. (Tangkap layar twitter @fadlizon)

Luhut Sebut Tak Ada yang Aneh

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebelumnya tak ada yang aneh dengan kedatangan TKA China ke Indonesia.

"Jadi, sebenernya engga ada yang aneh. Kalau ada yang asal ngomong, engga ngerti masalahnya jangan terlalu cepat ngomong," kata Luhut dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Luhut menuturkan, sebelum Pemerintah RI memberlakukan bolehnya WNA masuk ke Indonesia, Pemerintah melakukan kajian terlebih dahulu dari negara lain.

Halaman
12
Penulis: garudea prabawati
Editor: Whiesa Daniswara
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved