Breaking News:

Kementerian PANRB: Pelayanan Kejaksaan dan Kantor Imigrasi di Ibu Kota Provinsi akan Dievaluasi

Pelayanan publik kejaksaan dan imigrasi di 34 ibu kota provinsi seluruh Indonesia akan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

TribunJakarta/Ega Alfreda
ilustrasi.ODE (32) dan MM (39) warga negara Inggris yang dideportasi Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta menggunakan pesawat Singapura Airlines SQ-965 rute Jakarta-London pada Rabu (26/5/2021) malam. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelayanan publik kejaksaan dan imigrasi di 34 ibu kota provinsi seluruh Indonesia akan dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). 

Bidang hukum dan layanan keimigrasian, menjadi fokus perbaikan layanan. Melalui unit kerja Deputi bidang Pelayanan Publik, evaluasi itu akan dilaksanakan pada Agustus hingga akhir September 2021.

Rencana evaluasi ini sejalan dengan arahan Menteri PANRB untuk mulai fokus pada layanan bidang hukum serta kemudahan berusaha. Proses perizinan usaha yang mudah, tentu akan berdampak pada nilai Ease of Doing Business (EoDB) secara nasional.

Hal itu disampaikan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup Kejaksaan Negeri dan Kantor Imigrasi, secara virtual, Kamis (8/7/2021).

“Layanan di kedua instansi tersebut memiliki dampak kepada masyarakat dan mampu menggerakkan sektor kemudahan berusaha sebagai salah satu upaya meningkatkan skor EoDB serta memberikan kepastian hukum,” kata Diah Natalisa.

Dalam rangka mewujudkan salah satu asas good governance yakni kepastian hukum, diperlukan pendampingan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup aparat penegak hukum, salah satunya adalah kejaksaan.

Baca juga: Kementerian PANRB: Pemda Harus ke Luar dari Zona Nyaman Jika Ingin Bangun MPP

Sementara layanan pada kantor imigasi dinilai vital dan merupakan layanan dasar. 

Diah menilai, sebagai salah satu pelayanan dasar, kantor imigrasi memberi dampak besar terhadap kepuasan masyarakat.

Alasan diperluasnya lokus evaluasi ini, adalah karena layanan di kejaksaan dan kantor imigrasi merupakan layanan dasar yang berkaitan erat dengan kemudahan berusaha, perizinan, dan penegakan hukum. 

Nantinya, kantor imigrasi dan kejaksaan negeri dijadikan role model serta tempat pembelajaran bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved